Krisis Ekologis Sistemik: IEO 2026 Peringatkan Ancaman Bencana Permanen di Indonesia
- Padang VIVA
Padang – Indonesia tidak lagi sekadar menghadapi krisis lingkungan biasa, melainkan telah memasuki fase krisis ekologis sistemik yang mengkhawatirkan. Fenomena ini ditandai dengan kebijakan pembangunan antar sektor yang tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan menghancurkan, sebuah kondisi yang disebut sebagai "kanibalisme antar sektor".
Temuan krusial tersebut menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI bersama Biodiversity Warriors Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026). Forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah, dan komunitas akar rumput untuk membedah krisis ekologis nasional secara utuh.
Laporan IEO 2026 menegaskan bahwa sektor hutan, air, pangan, dan energi kini berada dalam lingkaran krisis yang saling mengorbankan. Sebagai contoh, ekspansi lahan untuk pangan dan energi memicu deforestasi masif yang merusak sistem hidrologi. Akibatnya, terjadi krisis air yang justru mengganggu produktivitas pangan itu sendiri.
“Selama ini sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar Muhamad Burhanudin, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI. Menurutnya, pendekatan yang tidak terintegrasi ini membuat Indonesia terjebak dalam paradoks: kaya sumber daya alam, namun sangat rentan terhadap bencana.
Sumatra menjadi bukti nyata dari dampak kebijakan yang tumpang tindih ini. Data menunjukkan bahwa sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di Sumatra mengakibatkan 1.204 jiwa meninggal dunia dan kerugian ekonomi mencapai Rp68,67 triliun. Angka kerugian ini secara ironis jauh melampaui pendapatan pajak negara dari sektor sawit tahun 2024 yang sebesar Rp50,2 triliun.
Dalam tiga dekade terakhir, Sumatra kehilangan 1,2 juta hektare hutan, mayoritas dikonversi menjadi perkebunan. "Bencana ini bukan semata-mata cuaca ekstrem, tapi diperparah oleh degradasi hutan di hulu dan tata kelola lanskap yang buruk," tambah Burhanudin. Secara nasional, 99 persen bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis.
Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah. Jika pola pembangunan tidak segera diubah, Indonesia akan memasuki fase "bencana permanen" di mana krisis lingkungan menjadi normal baru.
