Dukung Reformasi Sampah Nasional, Bupati Padang Pariaman Ajukan Proposal Sarpras ke KLH
- Kominfo Padang Pariaman
Padang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung percepatan reformasi pengelolaan sampah nasional. Langkah konkret ini ditandai dengan penyerahan proposal penguatan sarana dan prasarana (sarpras) persampahan oleh Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penyerahan tersebut dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah se-Sumatera Barat yang berlangsung di Hall IKK Parik Malintang pada Selasa (14/7/2026).
Acara strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumatera Barat, jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup. Sebelum rapat koordinasi dimulai, seluruh peserta mengikuti aksi penanaman bibit mangrove dan kelapa di kawasan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat. Aksi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara global.
Penyampaian proposal oleh Pemkab Padang Pariaman berjalan selaras dengan target pemerintah pusat yang tengah gencar membenahi tata kelola persampahan di tingkat nasional. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Mengingat isu sampah telah berstatus sebagai permasalahan nasional yang mendesak, pemerintah pusat berkomitmen untuk turun tangan langsung membantu daerah.
"Kami sengaja membangunkan kita semua untuk bergerak bersama menyusun roadmap pengelolaan sampah dalam dua tahun ke depan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," tegas Menteri LH. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tengah melakukan penyesuaian anggaran guna memberikan dukungan fasilitas kepada pemerintah daerah.
Secara nasional, tantangan pengelolaan sampah memang masih sangat besar. Data KLH mencatat sekitar 74 persen sampah di Indonesia belum terkelola dengan optimal, dan baru 26 persen yang tertangani secara baik. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sekitar 70 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih mengoperasikan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Pemerintah menargetkan transformasi total agar seluruh TPA beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan.
Merespons arahan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bergerak cepat mengajukan usulan kebutuhan sarpras. Langkah ini dirancang untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayahnya. Menurut John Kenedy, kunci keberhasilan pengelolaan sampah wajib dimulai sejak dari hulu dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
