Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Muswil KAHMI Sumbar: Bangun Pariwisata Berkelanjutan Tanpa Merusak Alam
- KDM Channel
Padang – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu (18/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyoroti pentingnya arah pembangunan ekonomi masa depan yang ramah lingkungan.
Di hadapan ratusan alumni dan kader KAHMI, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) seharusnya mampu mengembangkan sektor pariwisata secara maksimal tanpa harus mengorbankan atau merusak ekosistem lingkungan. Menurutnya, Ranah Minang dianugerahi kekayaan alam dan keindahan lansekap yang luar biasa, sehingga sektor pariwisata berkelanjutan menjadi modal utama yang sangat menjanjikan.
Dedi berpendapat bahwa pola pikir pembangunan ekonomi daerah harus mulai diubah. Kesejahteraan masyarakat tidak boleh lagi digantungkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang masif dan destruktif.
"Saya berani berkata terbuka, mana daerah yang sukses karena penebangan hutan, mana daerah yang sukses karena pertambangan? Saya tidak menemukan itu," ujar Dedi dengan lugas saat memberikan sambutan di Auditorium UNP.
Mantan Bupati Purwakarta ini mencontohkan realitas di berbagai wilayah Indonesia. Banyak daerah yang secara statistik kaya akan hasil tambang dan komoditas alam, namun pada kenyataannya justru belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat lokalnya. Sebaliknya, eksploitasi berlebih sering kali meninggalkan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan jangka panjang dan bencana ekologis.
Berkaca dari hal tersebut, Dedi menjelaskan langkah konkret yang sedang ia terapkan di Jawa Barat. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mendorong sebuah kebijakan regulasi agar pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah provinsi wajib memiliki porsi saham dalam setiap aktivitas pertambangan yang legal beroperasi di wilayah mereka.
Kebijakan kepemilikan saham daerah ini dinilai krusial. Konsep ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tidak hanya dinikmati oleh segelintir korporasi besar, melainkan mengalir kembali kepada masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, dana tersebut dapat digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan pemulihan lingkungan.
