Demo Tolak Penambahan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Mahasiswa Bakar Ban

BEM SI Wilayah Kalbar demo Kantor DPRD Kalbar
Sumber :
  • Ngadri

3. Aktivas korupsi, nepotisme serta politik dinasti memiliki potensi besar terjadi di wilayah admisitrasi desa dikarenakan sang petahana melanggeng dengan waktu yang cukup lama berkuasa di desa sehingga dapat melahirkan oligarki baru.

Gubernur Sumbar Diminta Komandoi Langsung Pembebasan Lahan Tol Padang

4. Dengan bertambahnya masa jabatan kepala desa selama 9 tahun akan menyebabkan regenerasi kepemimpinan desa akan cukup lamban sehingga peluang kaum muda untuk dapat berkonstribusi dan memberikan dedikasi kepada desa akan cukup sempit. Atas dasar problematika diatas serta dengan berbekal kajian akademis kami Badan Ekesekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Kalimantan Barat menuntut :

1. Menolak dengan keras Wacana Pertambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun.

TKD Solok Selatan Terima Seragam Baru, Bupati Harapkan Kinerja Lebih Baik

2. Menuntut DPRD Kalimantan Barat untuk menyatakan sikap menolak mengenai Wacana Pertambahan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun.

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Pontianak Kompol Haryanto mengatakan, untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut telah menerjunkan ratusan personel. Dan aksi unjuk rasa berlangsung kondusif.

HUT ke-20 Solsel: Momentum Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Tantangan ke Depan

“Dalam mengawal aksi unjuk rasa penolakan wacana penambahan masa jabatan Kepala Desa 9 Tahun ini ada ratusan personel yang diterjunkan. Dan alahamdulilah berlangsung aman. Saya menghimbau kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi didepan umum hendaknya mematuhi aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan,’’pungkasnya.