Satgas Pemko Payakumbuh Sidak SPBU, Antisipasi Penyalahgunaan Solar dan Pertalite
- Pemko Payakumbuh
Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh bergerak cepat dalam menjaga stabilitas energi dan ekonomi di wilayahnya. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG 3 Kilogram, pemerintah setempat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Payakumbuh pada Kamis (18/6/2026). Langkah tegas ini diambil guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjamin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas Instruksi Gubernur Sumatera Barat mengenai pengendalian serta pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Kebijakan tersebut kemudian diperkuat oleh surat dari Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh yang menginstruksikan pelaksanaan monitoring langsung di lapangan.
Langkah pengawasan yang masif ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta. Dalam berbagai kesempatan, Zulmaeta menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memastikan seluruh program jaring pengaman sosial, termasuk subsidi energi dari pemerintah pusat, benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
"Setiap liter BBM subsidi harus sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu pengawasan harus terus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan," tegas pihak Pemko Payakumbuh.
Aksi monitoring lapangan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Yasrizal, selaku Wakil Ketua Satgas. Sebelum menyisir titik-titik sasaran, tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur lintas sektor terlebih dahulu berkumpul untuk melakukan koordinasi di Balai Kota Payakumbuh. Setibanya di lapangan, tim langsung bergerak cepat memantau aktivitas operasional di seluruh SPBU dengan fokus utama pada distribusi Solar subsidi dan Pertalite.
Di sela-sela kegiatan monitoring, Yasrizal menjelaskan bahwa pengawasan ketat ini dilakukan demi memastikan seluruh proses distribusi BBM di tingkat pangkalan dan SPBU berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini sekaligus mengantisipasi adanya celah kecurangan yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.
Menurut Yasrizal, kehadiran tim gabungan di lapangan bukan sekadar pemenuhan formalitas birokrasi, melainkan sebuah bentuk perlindungan nyata dari negara untuk masyarakat kecil. Pihaknya ingin memastikan hak-hak ekonomi masyarakat lemah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, serta para penyedia sektor transportasi publik tetap aman dan tidak terganggu oleh kelangkaan yang dipicu penimbunan.
