Siasati Keterbatasan APBD, Pemprov Sumbar Siapkan Sukuk Daerah dan Optimalisasi Aset
- Hu Sumbar
Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus bergerak cepat melakukan berbagai terobosan demi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal nasional. Langkah strategis ini ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif yang inovatif tanpa membebani masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menyampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026). Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi tinggi atas masukan kritis dari seluruh fraksi. Ia juga berterima kasih atas dukungan legislatif terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang kembali diraih Pemprov Sumbar untuk laporan keuangan TA 2025.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Mahyeldi.
Menjawab sorotan tajam fraksi DPRD terkait penataan aset, Mahyeldi mengakui bahwa pengelolaan aset daerah selama ini memang belum seoptimal pengelolaan keuangan. Mengingat aset memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk melakukan pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset secara lebih produktif serta berorientasi pada manfaat ekonomi.
Di samping masalah aset, keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang terus menyusut dari tahun ke tahun memaksa Pemprov Sumbar melahirkan inovasi pendanaan. Mahyeldi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mematangkan skema creative financing (pembiayaan kreatif) melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah.
Sumbar bahkan tercatat sebagai salah satu daerah terdepan di Indonesia yang siap mengimplementasikan Sukuk untuk pembiayaan publik. Kesiapan ini bahkan menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB), yang secara khusus mengundang Gubernur Mahyeldi ke Jepang untuk mempelajari langsung praktik terbaik pembiayaan kreatif tersebut.
