Tindak Lanjut Deklarasi Penolakan LGBT, Pemkab Tanah Datar Gelar Sosialisasi Lapangan
- Diskominfo Tanah Datar
Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar bergerak cepat mengambil langkah nyata pasca-Deklarasi Penolakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Pada Kamis (9/7/2026), pemerintah daerah bersama instansi vertikal dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi sosialisasi dan penyuluhan langsung ke lapangan. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen bersama dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah ditandatangani pada pekan sebelumnya.
Aksi edukasi ini menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas dan keramaian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan memberikan penyuluhan intensif kepada para pemilik usaha serta pengunjung mengenai krusialnya menjaga nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, serta norma-norma agama yang berlaku kuat di Kabupaten Tanah Datar.
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Aldis Eka Satria, menegaskan bahwa turunnya tim ke lapangan merupakan implementasi konkret dari komitmen yang sudah disepakati bersama. Pemerintah tidak ingin deklarasi tersebut hanya menjadi seremonial di atas kertas, melainkan harus berdampak pada pemahaman masyarakat luas.
"Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dan deklarasi penolakan LGBT yang telah ditandatangani bersama oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat pada hari Minggu lalu," ujar Aldis di sela-sela kegiatan, Kamis (9/7/2026).
Aldis menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam agenda sosialisasi kali ini, tim memfokuskan sasaran pada pusat-pusat kebugaran yang kerap ramai dikunjungi warga. Beberapa lokasi yang dikunjungi secara langsung oleh tim antara lain Nora Fitness yang berlokasi di Jorong Parak Jua, Nagari Baringin, serta 360° Fitness Center di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum.
Di dua pusat kebugaran tersebut, petugas berdialog langsung dengan pengelola dan pengunjung. Selain memaparkan poin-poin hasil deklarasi, tim juga memberikan edukasi persuasif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bersih dari perilaku yang menyimpang dari norma adat Minangkabau.
"Kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada pemilik usaha dan masyarakat di sejumlah lokasi sebagai bentuk edukasi sekaligus menyampaikan hasil kesepakatan bersama yang telah dideklarasikan," tambahnya.
Gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Penertiban dan penyuluhan ini melibatkan unsur yang sangat luas, mulai dari perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanah Datar, TNI, Kepolisian, organisasi mahasiswa, hingga civitas akademika dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu melipatgandakan efektivitas penyampaian pesan moral kepada publik.
