Antisipasi Bencana Berulang, Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi Hunian Warga Terdampak Bencana
- Diskominfo Kota Padang
Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmen penuh untuk menjamin keselamatan warga terdampak bencana hidrometeorologi dengan menyediakan hunian yang layak dan aman. Langkah konkret ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menyalurkan bantuan bagi warga di Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (9/8/2026).
Respons cepat ini diambil Pemko Padang setelah permukiman di RT 02 RW 06 Lapau Munggu diterjang banjir pada Senin (3/8/2026) lalu. Kawasan yang dihuni sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) dengan 30 unit rumah tersebut kini dinilai tidak lagi aman karena rawan dilanda bencana berulang.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemko Padang agar segera merelokasi warga ke lokasi yang lebih tinggi dan aman. "Kami dari masyarakat RT 02 RW 06 meminta agar disegerakan dipindahkan ke tempat yang layak. Di sini kami merasa sudah tidak nyaman dan terus dibayangi rasa trauma," ungkap Adenan.
Menanggapi aspirasi warganya, Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan dua opsi relokasi permanen. Opsi pertama adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri bagi warga yang memiliki lahan pribadi atau tanah ulayat. Dalam skema ini, Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan dengan mengusulkan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Opsi kedua, bagi warga yang tidak memiliki lahan, Pemko Padang menyediakan tempat di Huntap resmi milik pemerintah yang berlokasi di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
"Saya bersyukur mendengar warga di sini punya alternatif tanah, sehingga kita mintakan BNPB untuk membangunnya. Siapa pun masyarakat yang terdampak dan merasa daerahnya rawan, bisa kita relokasi. Silakan sampaikan, jika ada tanah kita bangunkan rumah, jika tidak ada, kita tempatkan di tiga lokasi Huntap pemerintah. Jangan paksakan tinggal di area rawan," tegas Fadly Amran.
Selain kepastian relokasi, Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat dan Wakil Presiden turut menyerahkan bantuan sosial secara langsung. Bantuan dari APBD Kota Padang disalurkan senilai Rp2 juta per rumah dengan total anggaran mencapai Rp540 juta.
