Temui Wamendagri Bima Arya, Bupati Dharmasraya Bahas Tekanan Fiskal dan Harapkan Penambahan TKD
- Diskominfo Dharmasraya
Padang – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta pada Jumat (14/8/2026). Pertemuan tersebut digelar guna menyampaikan kondisi fiskal Kabupaten Dharmasraya yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat tingginya beban belanja pegawai.
Dalam audiensinya, Bupati Annisa memaparkan secara rinci struktur anggaran daerah yang dinilai kurang sehat. Tekanan fiskal yang dihadapi Dharmasraya saat ini tidak terlepas dari tingginya porsi belanja pegawai yang telah terbentuk sejak lima tahun lalu. Saat ini, rasio belanja pegawai di Dharmasraya telah menyentuh angka 55 persen, atau sekitar 25 persen lebih tinggi dari batas ideal struktur anggaran daerah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemanfaatan dana transfer pusat. Besarnya beban belanja rutin membuat seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat terserap habis hanya untuk membiayai gaji serta tunjangan pegawai.
Tingginya jumlah tenaga non-ASN yang kemudian mengikuti kebijakan penataan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu turut memperbesar kebutuhan belanja daerah. Menurut Annisa, kondisi ini merupakan persoalan serius yang memerlukan solusi bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar ruang fiskal untuk pembangunan masyarakat tidak semakin terimpit.
Dampak Pada Layanan Publik dan Pembangunan
Besarnya porsi anggaran yang terkunci pada pengeluaran pegawai membuat alokasi untuk sektor-sektor vital menjadi sangat terbatas. Annisa menjelaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal ini berpotensi mengganggu pendanaan prioritas seperti alokasi dana desa, jaminan kesehatan BPJS, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan.
"Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi," kata Bupati Annisa di hadapan Wamendagri.
Guna menjaga agar roda pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Dharmasraya melakukan berbagai langkah terobosan. Salah satunya adalah memaksimalkan potensi pendapatan lokal dan merangkul pihak swasta.
"Kami juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp45 miliar, serta mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Dharmasraya hingga mencapai Rp36 miliar. Hasilnya, kita masih dapat melanjutkan pembangunan di berbagai sektor krusial, termasuk pekerjaan umum (PU), pertanian, hingga pemberdayaan UMKM," ujar Annisa.
