Sumbar Jadi Tuan Rumah UPT Halal BPJPH: Percepatan Sertifikasi di Wilayah Sumatera
- Humas Kemenag Sumbar
Padang – Upaya percepatan sertifikasi halal di Indonesia mendapat angin segar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia berencana membangun tiga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Halal di seluruh Indonesia pada tahun 2025, dan kabar baiknya, satu di antaranya akan didirikan di Sumatera Barat.
Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor, didampingi Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, menghadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Auditorium Gubernuran pada Kamis, 26 Juni 2025.
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arri Yuswandi, pimpinan OPD, serta 150 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pimpinan perguruan tinggi, BUMN/BUMD, perbankan, perusahaan swasta, dan para pelaku usaha penerima sertifikat halal.
Afriansyah Noor menjelaskan bahwa sebagai badan yang relatif baru, BPJPH belum memiliki perwakilan di setiap provinsi dan masih beroperasi dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) Halal.
"Alhamdulillah, kami dari BPJPH sudah mendapatkan izin dari Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk membentuk UPT. Tahun 2025 ini akan dibentuk tiga UPT di tiga provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat," ungkapnya dikutip dari keterangan resminya, Sabtu 28 Juni 2025.
Kata dia, dipilihnya Sumatera Barat sebagai lokasi UPT untuk wilayah Sumatera didasarkan pada kriteria yang memungkinkan, mengingat posisi strategis dan dukungan dari pemerintah daerah setempat.
Dua UPT lainnya akan dibangun di Pulau Jawa (antara Jawa Barat atau Jawa Timur) dan di wilayah Timur Indonesia, yakni Sulawesi Selatan.
"Kami sudah berkomunikasi dengan kepala daerahnya untuk dibantu disiapkan tempat dan fasilitas yang ada. Secara keseluruhan Pemda provinsi menyambut baik, termasuk di Sumatera Barat, kami sudah bertemu dengan Sekda dan Kakanwil Kemenag," tambah Afriansyah.
Seiring dengan rencana pembentukan UPT, BPJPH juga aktif menggelar berbagai kegiatan untuk mempercepat sertifikasi halal, termasuk efisiensi dan orientasi di Sumatera Barat. Kolaborasi antara BPJPH dengan berbagai pihak terkait menjadi kunci.
"Kita sudah mengadakan rapat koordinasi fasilitasi sertifikasi halal dengan pihak terkait, mulai dari Pemda provinsi dan kabupaten, Kanwil Kemenag, Pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Perbankan, dan perusahaan swasta," ujarnya.
