Kebut Proyek Fisik hingga Prioritaskan Sekolah Gratis, Wabup Solok Selatan Beri Instruksi Tegas pada ASN
- Kominfo Solok Selatan
Padang – Memasuki awal pekan di bulan April, atmosfer kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tampak lebih intens.
Wakil Bupati Yulian Efi memberikan arahan khusus yang cukup mendalam kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pesan utama yang ditekankan Yulian Efi adalah mengenai pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang keluar harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, terutama karena tim pemeriksa dari BPK RI secara resmi telah turun ke lapangan untuk melakukan audit laporan keuangan daerah sejak minggu lalu.
"Tim BPK sudah mulai bekerja di Solok Selatan. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti setiap catatan atau hal-hal yang disampaikan oleh tim pemeriksa. Jangan ditunda-tunda," tegas Yulian Efi, Senin 6 April 2026.
Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi staf, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mereka diminta untuk mengawal langsung setiap pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran, khususnya bagi pejabat yang memegang kendali atas anggaran dan pendapatan daerah.
Di sisi lain kata Yulian, Pemkab Solok Selatan juga tengah berada di tahap krusial perencanaan masa depan.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 kini telah memasuki babak akhir.
Yulian menjelaskan bahwa kerangka pembangunan tahun depan merupakan rangkuman dari aspirasi masyarakat yang dijaring sejak level bawah.
Meski bersumber dari usulan warga, pemerintah tetap akan melakukan penyaringan ketat berdasarkan skala prioritas yang tertuang dalam visi dan misi kabupaten.
"Fokus kita tetap konsisten. Urusan pendidikan gratis, sekolah gratis, dukungan bagi UMKM, serta pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas utama yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," imbuhnya.
Selain urusan program, persoalan "rumah tangga" birokrasi seperti aset daerah juga tak luput dari perhatian.
Yulian meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap aset-aset yang sudah tua atau tidak lagi memiliki nilai guna untuk segera dilelang atau dilakukan penghapusan aset.
Langkah ini diambil agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih efisien dan tidak membebani pemeliharaan yang sia-sia.
