Temui Mensos Saifullah Yusuf, Bupati Solok Selatan Minta Percepatan Proyek Sekolah Rakyat
- Kominfo Solsel
Padang – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mengintensifkan upaya pemerataan pendidikan berkeadilan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Saat ini, seluruh dokumen administrasi dan teknis telah rampung disiapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Kepastian kelayakan proyek ini disampaikan langsung oleh Bupati Solok Selatan, Khairunas, saat melakukan audiensi tatap muka dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin kemarin.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Solok Selatan mendorong pihak kementerian agar segera menerbitkan keputusan resmi terkait jadwal dimulainya konstruksi fisik.
Seluruh regulasi dan persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat diklaim telah dipenuhi secara matang.
"Lahan seluas lebih kurang 11 hektare telah tersedia dan siap dihibahkan, dokumen pendukung selesai, serta proses pembersihan lahan sedang berjalan. Kami berharap Kementerian Sosial segera merealisasikan pembangunan ini," ujar Khairunas.
Secara teknis, pemerintah daerah telah mengalokasikan lahan representatif seluas 11,28 hektare untuk proyek ini.
Kawasan megaproyek pendidikan tersebut berlokasi di wilayah Golden Arm, Kecamatan Sangir.
Di lokasi tersebut, Pemkab Solok Selatan juga sudah memulai tahapan penyiapan lahan (land clearing).
Langkah taktis ini diambil guna memastikan kondisi topografi tanah benar-benar siap dan aman untuk mendirikan klaster bangunan utama.
Selain penyiapan struktur tanah, pemerintah daerah secara paralel tengah membangun infrastruktur penunjang berupa akses jaringan air bersih.
Pasokan air bersih menjadi komponen vital mengingat sekolah ini nantinya mengusung konsep berasrama penuh.
Bersamaan dengan kesiapan fisik, instansi terkait juga gencar melakukan validasi lapangan untuk mendata calon peserta didik.
Proses rekrutmen dipastikan bersumber dari basis data kemiskinan makro yang dikelola pemerintah.
Siswa yang berhak menempuh pendidikan di lembaga ini wajib berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Indikator utamanya merujuk pada warga yang telah terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program nasional pendidikan berasrama (boarding school) gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
Program ini menjamin seluruh biaya hidup dan pendidikan anak dari jenjang SD hingga SMA demi memutus rantai kemiskinan ekstrem.
