Menepis Apatisme, Menjaga Ketertiban: Solok Selatan Pacu Sosialisasi Jelang Pilwana Serentak 2026
- Kominfo Solok Selatan
Padang – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak yang akan digelar tahun ini.
Mengingat krusialnya transisi kepemimpinan di tingkat akar rumput, Bupati Solok Selatan, Khairunas, menginstruksikan seluruh jajaran camat dan wali nagari untuk melipatgandakan intensitas sosialisasi di tengah masyarakat.
Langkah proaktif ini dinilai mendesak demi menjamin hak pilih masyarakat tidak terdistorsi oleh minimnya literasi pemilu.
Melalui keterbukaan informasi yang masif di berbagai kesempatan, warga diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang jernih, valid, dan menyeluruh mengenai setiap tahapan hingga hari H pelaksanaan Pilwana Serentak Tahun 2026.
Persoalan rendahnya atensi publik pada kontestasi lokal kerap menjadi batu sandungan yang menurunkan kualitas demokrasi di tingkat desa.
Menyadari tantangan tersebut, Bupati Khairunas menegaskan bahwa aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari harus menjadi garda terdepan dalam menjemput bola dan mengetuk pintu-pintu kesadaran masyarakat.
"Kepada Camat dan Wali Nagari, Pilwana yang sebentar lagi akan dilaksanakan agar disosialisasikan kepada masyarakat. Manfaatkan rapat-rapat maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mengingatkan pentingnya menyukseskan Pilwana," tegas Khairunas, Senin 20 Juli 2026.
Lebih dari sekadar membagikan brosur atau memasang spanduk, Khairunas menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan ruang publik dan forum-forum informal warga.
Pertemuan berkala, pengajian, hingga rembuk jorong harus dioptimalkan sebagai media edukasi politik untuk menyuntikkan kesadaran tentang arti penting satu suara bagi masa depan nagari.
Selain fokus pada penguatan pemahaman regulasi, Bupati Solok Selatan juga menaruh perhatian besar pada potensi kerawanan sosial yang mengintai selama proses transisi.
Kedekatan kekerabatan di tingkat nagari kerap membuat gesekan politik antarpendukung menjadi lebih sensitif dibandingkan pemilu skala nasional.
Oleh karena itu, Khairunas mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan nagari untuk memperketat deteksi dini konflik guna menjaga kondusivitas wilayah.
Sinergi antara aparat, tokoh adat, dan elemen pemuda menjadi kunci utama untuk meredam potensi polarisasi yang dapat memecah belah tatanan sosial warga.
Aparat birokrasi terbawah juga diminta aktif merangkul seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi, bukan hanya sebagai pemilih pasif, melainkan pengawas jalannya demokrasi.
