Bupati Solsel: Wali Nagari dan Wali Jorong Harus Peka Terhadap Tuntutan Masyarakat 

Padang – Bupati Solok Selatan (Solsel), Sumatra Barat, Khairunas menyebut berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan, masih terdapat berbagai hal yang perlu terus dibenahi dan ditingkatkan di tingkat kenagarian dan juga jorong. 

Menurut Khairunas, baik Wali Nagari maupun Wali Jorong, harus benar-benar peka terhadap setiap tuntutan masyarakat, serius dan bersungguh-sungguh untuk pengembangan pembangunan dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 

"Kita ketahui bersama, potensi yang dimiliki Nagari dapat dimanfaatkan, dikelola dan diberdayakan semaksimal mungkin," kata Khairunas dalam sambutannya pada pembukaan Rakor Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari di Aula Sarantau Sasurambi Solok Selatan, Selasa 28 Februari 2023.

Ia bilang, tiga hal yang menjadi perhatian tersebut yakni minimnya kemampuan SDM dalam menggali potensi nagari sehingga Pendapatan Asli Nagari (PAN), minimnya kemampuan SDM dalam mengelola keuangan nagari, dan masih adanya Wali Jorong yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan. 

Untuk itu Khairunas meminta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari serta OPD terkait, Camat serta Tenaga Pendamping Profesional utnuk memberikan pembinaan secara berkala. 

"Fokus yang menjadi perhatian adalah dari segi pengelolaan Keuangan, pengembangan Bumnag, peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan pelaporan peristiwa penting kependudukan. Wali Nagari ikut mengawasi kinerja Wali Jorong,"ujarnya. 

Selain itu, Bupati Khairunas juga mengimbau agar pemerintahan nagari untuk mulai menghilangkan kebiasaan bekerja yang kurang bersungguh-sungguh dan mulai melakukan kewajiban sebagai aparat negara. 

Terpisah, Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda menyebutkan jika ketersediaan data saat ini menjadi hal paling penting. Sebagai pemerintahan terdepan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan di nagari untuk melakukan pendataan bagi masyarakatnya. 

"Data ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penetapan kebijakan di nagari. Karena sekarang jarang ada penetapan skala prioritas dalam menetapkan kebijakan di nagari. Padahal, dengan adanya skala prioritas ini ke depan akan lebih membantu pengambangan pembangunan sehingga bisa tepat dinikmati masyarakat.