Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 4.602 Pelajar Solok Selatan Jadi Penerima Manfaat

Program MBG di Solok Selatan
Sumber :
  • Diskominfo Solok Selatan

Padang – Kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Sejak Senin kemarin, sebanyak 4.602 pelajar di 20 sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK/MA, mulai mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari.

img_title Pemkab Solok Selatan Salurkan 26.912 Stel Seragam Gratis, Komitmen Jamin Pendidikan Anak hingga Perguruan Tinggi

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi, menjelaskan bahwa distribusi makanan ini disalurkan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.

"Sudah mulai dari Senin pekan ini dan didistribusikan dari dua SPPG, di Pulakek Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu dan Bukit Patanahan di Kecamatan Sangir," kata Syamsurizaldi, Jumat 29 Agustus 2025

img_title Hari Santri Nasional 2026 di Solok Selatan: Bupati Khairunas Tegaskan Peran Santri Jaga Akhlak dan Bangun Bangsa

Menu makanan yang disajikan sangat beragam dan telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Pemantauan ketat langsung dilakukan oleh staf dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditempatkan di setiap SPPG.

img_title Peringati Hari Santri 2026 di Ponpes Iqra, Wabup Pessel Ingatkan Peran Strategis Santri

Contohnya, menu hari ini terdiri dari nasi, lauk seperti telur, sayur, buah, serta susu, yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian siswa.

Dalam waktu dekat kata dia, dua SPPG tambahan akan mulai beroperasi di Kecamatan Sangir dan Sangir Jujuan.

Dengan demikian, cakupan program ini akan semakin meluas dan menjangkau lebih banyak pelajar.

Syamsurizaldi mengajak masyarakat, termasuk para perantau, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini dengan mendaftarkan diri sebagai penyelenggara SPPG.

Menurutnya, untuk mencakup seluruh pelajar, balita, hingga ibu hamil di Solok Selatan, setidaknya dibutuhkan 17 hingga 20 SPPG.

"Pembangunan SPPG ini kan dilakukan oleh pihak ketiga, diverifikasi langsung oleh BGN. Jadi kesiapan sarana, operasional semuanya dilakukan oleh BGN. Sedangkan pemerintah kabupaten memberikan data sasarannya saja," tutupnya.