BNPB Siapkan Strategi Cegah Kebakaran TPA Suwung

Padang – Musim kemarau tahun 2023 yang memicu berbagai bencana menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Bencana tersebut telah menguras tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang besar.

Strategi dan upaya jitu pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di tahun 2024, penting dilakukan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa musim kemarau, mulai melanda sebagian wilayah Indonesia pada bulan Juni ini.

Mengingat dampak cukup besar di tahun 2023 yang diperparah oleh El Nino, Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk fokus pada upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan.

"Selain kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga memicu kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa wilayah. Catatan BNPB tahun 2023 menunjukkan 16 TPA mengalami kebakaran hebat, dengan yang terbesar di TPA Sarimukti (Bandung Barat) dan TPA Suwung (Bali),"kata Suharyanto, Sabtu 22 juni 2024.

Suharyanto mencontohkan, kebakaran TPA seluas 32,4 hektar pada tahun lalu berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengancam sektor pariwisata dan perhubungan. Jika tidak ditangani segera, dikhawatirkan akan berdampak lebih besar pada berbagai sektor.

"Tahun 2023, selain karhutla yang luar biasa karena El Nino, ada 16 TPA yang terbakar di seluruh Indonesia secara bersamaan. Yang besar ada di Bandung Barat dan di Bali ini," ujar Suharyanto.

Menurut Suharyanto, ada kekhawatiran juga di Bali ini asapnya kemudian mengganggu berbagai sektor termasuk penerbangan karena jaraknya hanya tujuh kilo dari bandara I Gusti Ngurah Rai.

Suharyanto menjelaskan, pada operasi penanganan darurat tahun lalu, BNPB, Pemprov Bali, dan lintas sektor telah menghimpun banyak sumber daya untuk memadamkan kebakaran TPA Suwung, mulai dari pengerahan satgas darat hingga operasi water bombing menggunakan helikopter.

Namun, pengerahan helikopter water bombing memiliki beberapa tantangan, seperti terbatasnya armada, aturan izin terbang pesawat, dan biaya yang besar. 

"Indonesia membutuhkan 30 unit helikopter setiap tahunnya untuk water bombing di enam wilayah prioritas: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,"kata Suharyanto.

Untuk memenuhi kebutuhan darurat, BNPB ujar Suharyanto, lalu mendatangkan armada dari luar negeri karena keterbatasan di Indonesia. Pada tahun 2023, BNPB kesulitan mendatangkan helikopter karena pemasoknya, Ukraina dan Rusia, sedang dalam konflik.

"Helikopter pada saat itu tidak ada. Perlu diketahui, biasanya setiap tahun BNPB harus mengerahkan di atas 30 unit. Itu barangnya tidak ada. TNI dan Polri tidak punya. Jadi kita datangkan dari luar negeri. Negara pemasoknya itu Ukraina dan Rusia. Nah dua negara itu sedang perang, jadi hanya ada 15 unit helikopter water bombing," tutup Suharyanto.