Pemprov Sumbar Bertekad Jadi Daerah 'Rumah' Perhutanan Sosial
- Dinas Kehutanan
Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad menjadi salah satu pelopor dalam mengimplementasikan spirit perhutanan sosial sebagai rumah perhutanan sosial.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dalam pelaksanaannya Pemprov Sumbar sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait perhutanan sosial.
"Kemarin saya baru saja melakukan kunjungan kerja di Nagari Galugua, Kabupaten Limapuluh Kota. Masyarakat disana banyak yang kesulitan mensertifikatkan tanahnya, karena banyaknya kawasan hutan lindung. Padahal warga disana sudah tinggal sejak beratus-ratus tahun yang lalu," ujar gubernur.
Menurutnya melihat persoalan itu, perlu adanya perhatian dari dunia internasional terkait keberlanjutan carbon trading di Sumatera Barat.
Ia menilai carbon trade merupakan salah satu solusi bagi masyarakat di sekitar hutan lindung agar mendapatkan kompensasi dalam menjaga hutan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.
“Melihat kondisi tersebut tentunya masyarakat di kawasan hutan lindung akan merasa dirugikan, apalagi kalau tidak dibantu lama-lama akan rusak hutan ini, maka mohon bantuannya kepada Pak Dirjen untuk kembali melestarikan hutan di Sumbar,” kata gubernur.
Merespon hal tersebut, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, Bambang Supriyanto, mengatakan usulan gubernur tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi oleh pihaknya.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan bahwa pemilihan Sumatera Barat sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF (Strengthening of Social Forestry), juga terkait dengan beberapa hal salah satunya adalah ketersediaan hutan memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial.
“Di Kabupaten Limapuluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (Integrated Area Development/IAD), yaitu di wilayah Kecamatan Harau,” ujarnya.
