Ringankan Beban Petani Pascabencana, Tanah Datar Perluas Program Bajak Sawah Gratis
- Kominfo Tanah Datar
Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terus mengoptimalkan pemulihan sektor pertanian dengan memperluas jangkauan program bajak sawah gratis pada tahun 2026. Program strategis ini ditargetkan menyasar 2.885 hektare lahan pertanian yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah tersebut.
Perluasan cakupan ini didukung penuh oleh suntikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan. Langkah tersebut diambil untuk menekan ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani saat masa pengolahan lahan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana alam.
Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Elma Gusni, menjelaskan bahwa bajak sawah gratis merupakan salah satu program unggulan kepala daerah yang telah konsisten bergulir sejak tahun 2022. Namun, pada tahap awal pelaksanaannya, program ini hanya mampu menjangkau sekitar 350 hektare sawah akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Memasuki tahun 2026, adanya dukungan anggaran TKD Tambahan memungkinkan pemerintah daerah memperluas layanan secara signifikan hingga 2.500 hektare. Ketika alokasi tersebut digabungkan dengan pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), total luas lahan yang terakomodasi mencapai 2.885 hektare.
“Pada tahun 2026, target program bajak gratis seluas 2.885 hektare yang tersebar di 14 kecamatan. Kegiatan ini merupakan program unggulan Bupati Tanah Datar yang sudah bergulir setiap tahun sejak 2022 hingga saat ini,” kata Elma di Batusangkar.
Elma menilai, intervensi pemerintah pada fase pra-tanam sangat krusial bagi petani lokal. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakteristik geografis Kabupaten Tanah Datar yang didominasi kawasan perbukitan dengan kontur persawahan terasering. Kondisi medan seperti ini kerap membuat biaya operasional pengolahan tanah menjadi lebih tinggi dibandingkan lahan datar.
Sebagai gambaran, di Kecamatan Sungai Tarab, sekitar 80 hingga 90 persen topografi wilayahnya merupakan area berbukit. Dari total luas lahan baku sawah yang mencapai 1.436 hektare, Pemkab Tanah Datar mengalokasikan kuota bajak gratis seluas 250 hektare pada 2026 yang tersebar di 10 nagari. Khusus untuk Nagari Gurun, bantuan pengolahan lahan ini menyasar sekitar 32 hektare sawah warga.
Guna memastikan efektivitas di lapangan, Dinas Pertanian menerapkan tiga skema fleksibel dalam pelaksanaan program. Skema pertama berupa layanan bajak sawah gratis penuh dengan subsidi upah operator sebesar Rp800 ribu per hektare. Skema kedua adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik dinas dengan biaya upah operator yang seluruhnya ditanggung pemerintah. Sementara skema ketiga yakni peminjaman unit alsintan kepada kelompok tani, di mana biaya operasional operator menjadi tanggung jawab mandiri kelompok tani bersangkutan.
“Fokus utama program bajak gratis ini memang khusus untuk pengolahan lahan. Kami menyiapkan pola pelaksanaan yang bisa menyesuaikan kondisi kelompok tani,” ujar Elma.
Untuk mengakses fasilitas ini, kelompok tani cukup mengajukan permohonan resmi ke Dinas Pertanian melalui pendampingan petugas kecamatan dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Tim teknis selanjutnya melakukan verifikasi faktual guna memastikan keabsahan keanggotaan kelompok serta luasan lahan yang diusulkan. Jika berkas dinyatakan lengkap, dana bantuan akan disalurkan secara nontunai langsung ke rekening operator terdaftar dalam rentang waktu satu hingga dua minggu.
Memasuki awal November 2026, serapan program secara keseluruhan dilaporkan telah mendekati angka 100 persen. Adapun realisasi khusus untuk paket perluasan yang bersumber dari anggaran TKD Tambahan telah menyentuh angka 87 persen. Dinas Pertanian menargetkan seluruh rangkaian kegiatan di lapangan rampung sepenuhnya pada akhir November 2026.
Secara makro, akselerasi program ini juga menjadi instrumen penting dalam pemulihan sektor agraris pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat pada November 2025 lalu. Bencana hidrometeorologi tersebut sempat merusak ribuan hektare lahan produktif serta memutus sejumlah jaringan irigasi vital. Melalui subsidi pengolahan lahan ini, Pemkab Tanah Datar berharap roda produksi pangan tetap berputar normal dan beban finansial petani dapat teratasi selama masa transisi pemulihan.