Megawati Dikritik Tidak Tegas Tangani Kecurangan Internal PDIP
- VIVA/M Ali Wafa
Padang – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), akhirnya buka suara dalam pidatonya terkait dinamika politik menuju Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung soal manipulasi hukum hingga kecurangan di pemilu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganalisa inti pidato Megawati ingin mengajak anak bangsa selamatkan Reformasi. Jamil Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), akhirnya buka suara dalam pidatonya terkait dinamika politik menuju Pilpres 2024.
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung soal manipulasi hukum hingga kecurangan di pemilu.menilai, Megawati hanya mengulang apa yang sudah disampaikan para pengamat dan pakar bidang hukum dan politik.
Meski demikian, Jamil menilai, pidato Megawati penting karena menekankan adanya ancaman nyata terhadap amanah reformasi dan demokrasi di tanah air. Jamil juga menangkap Megawati mengajak semua anak bangsa untuk mengawal dan menyelamatkan reformasi agar tidak digeroti oleh segelintir orang yang haus kekuasaan.
Namun, Jamil juga menilai, ajakan Megawati akan mendapat respon baik dari masyarakat bila didahului sikap tegas Megawati di internal partainya. Jamil menekankan Megawati mesti menunjukkan sikap tegas terhadap dua kader PDIP yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang sudah tak searah dengan partai.
Jamil menilai, Gibran dan Bobby sudah tidak tegak lurus dengan keputusan Megawati dalam mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres PDIP. Ini artinya, Gibran dan Bobby dinilai sudah tidak taat dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIP.
Jamil menilai, jika Megawati tak bisa tegas pada kadernya, tentu sulit baginya mengajak anak bangsa untuk taat hukum. Sebab, menurut dia, Megawati akan dianggap sebagai sosok yang tebang pilih dalam memberi sanksi pada kadernya.
Jamil menuturkan ajakan Megawati akan efektif bila didahului ketaatannya dalam menangani internal PDIP. Cara itu dengan menerapkan sanksi yang sama kepada semua kadernya.
Sebelumnya, Megawati menyinggung kondisi dinamika politik jelang Pilpres 2024. Salah satunya ia menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kecurangan pemilu.
Megawati mulanya sempat memuji putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait pelanggaran etik hakim menyangkut putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia capres-cawapres sebagai cahaya dalam kegelapan. Dia lalu menyampaikan keberadaan MK sebagai salah satu hasil dari reformasi.
