Hadapi Keterbatasan Fiskal, Sumbar Targetkan Terbitkan Sukuk Daerah Awal 2027
- Humas Pemprov Sumbar
Padang – Gubernur Mahyeldi sambut Deputi Kemenko Perekonomian di Padang untuk Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah.
Sumbar menargetkan penerbitan Sukuk Daerah pada awal 2027 sebagai solusi membiayai 60% kebutuhan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Gubernur Mahyeldi Sukuk Daerah, Pembiayaan Kreatif Infrastruktur, Kemenko Perekonomian Sumbar, Sukuk Daerah Sumatera Barat 2027, Keterbatasan Fiskal Daerah, KPBU Sekuritisasi Aset.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya untuk mencari solusi pembiayaan pembangunan di luar skema APBD konvensional.
Kunjungan Ferry Irawan beserta jajaran, termasuk Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti, adalah dalam rangka Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, terutama karena Sumbar saat ini tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah.
“Ini bentuk perhatian dan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat yang saat ini tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah. Kami menargetkan bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027,” jelas Mahyeldi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 7 November 2025.
Mahyeldi mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan momentum penting. Ia menyoroti tantangan fiskal daerah yang semakin sempit, di mana lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur terus melonjak.
Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang dapat dibiayai melalui APBN dan APBD. Ini menyisakan celah 60 persen yang harus dipenuhi melalui pembiayaan di luar anggaran pemerintah.
“Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.
Untuk memuluskan rencana pembiayaan kreatif ini, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah, termasuk penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal (APIP), hingga pembaruan sistem dan prosedur birokrasi.
Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif adalah program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan. Skema ini penting karena keterbatasan APBN dan APBD.