KPU Sumbar Jadwalkan PSU Pilkada Pasaman 19 April Mendatang

Ory Sativa Syakban
Sumber :
  • Padang Viva

Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, telah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Pasaman.

img_title Jalur Kereta Api Kayu Tanam–Padang Panjang Direaktivasi, Ekonomi Sumbar Siap Tumbuh

PSU ini dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025, menyusul keputusan dari Mahkamah Konstitusi pasca mendiskualifikasi calon Wakil Bupati (Cawabup) Pasaman, nomor urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

"Ya setelah kami rapat koordinasi dengan KPU RI, PSU dilakukan pada 19 april. Penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada 7 sampai 9 Maret 2025,"kata Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban 

img_title Pemkab Solok Selatan Salurkan 26.912 Stel Seragam Gratis, Komitmen Jamin Pendidikan Anak hingga Perguruan Tinggi

Menurut Ory, setelah pendaftaran dinyatakan diterima, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk bersama Dokter yang ditetapkan oleh KPU Pasaman

Kemudian, KPU Pasaman akan melakukan verifikasi terhadap berkas calon wakil bupati yang diusulkan parpol pengusul awalnya, dan juga diberikan kesempatan masa perbaikan.

img_title BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Sumbar 28–30 Oktober 2026: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

"Tahapan pencalonan ditutup dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan pasca putusan MK, penetapan nomor urut," tutup Ory

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

MK juga memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah tersebut dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

Dalam putusan yang dibacakan ketua MK Suhartoyo Cawabup Anggit Kurniawan Nasution dinilai tidak jujur terkait dengan identitasnya sebagai mantan terpidana. 

Menurut Suhartoyo, Anggit seharusnya terbuka dengan statusnya sebagai mantan terpidana. Bukan sebaliknya, membiarkan surat keterangan tidak pernah di pidana yang kemudian dikoreksi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.