Jadi Pilot Project di Sumatera, Disdukcapil Padang Siagakan 1.750 Agen Kawal Program Digital Bansos
- Humas Kota Padang
Padang – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang menyatakan kesiapan penuhnya dalam menyukseskan program nasional bertajuk Digital Bansos.
Inisiatif strategis ini dirancang oleh pemerintah pusat untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjadi lebih tepat sasaran.
Kesiapan tersebut diwujudkan melalui pengintegrasian data kependudukan secara digital. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan bahwa langkah percepatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota, yakni "Padang Melayani".
Sebagai salah satu langkah konkret di lapangan, pemerintah kini akan mewajibkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sistem identitas kependudukan berbasis gawai pintar ini akan dijadikan sebagai syarat utama bagi warga untuk bisa mengakses bantuan pemerintah.
"Program ini bertujuan secara khusus untuk mengukur ketepatan bansos yang diterima oleh masyarakat kita," ujar Ances Kurniawan dikutip dari keterangan tertulis, Senin 18 Mei 2026.
Ances menambahkan, kewajiban penggunaan IKD akan membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem verifikasi data warga calon penerima bantuan.
Menurutnya, proses verifikasi data nantinya dapat langsung dilakukan secara real-time dan transparan.
"Sehingga, dengan adanya sistem digital ini, risiko terjadinya data ganda atau warga yang menerima bantuan salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," tuturnya.
Kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan Kota Padang dalam program ini dinilai cukup besar.
Terbukti, ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini terpilih menjadi satu dari delapan kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang ditunjuk sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project).
Dalam skema proyek percontohan ini, Disdukcapil Kota Padang memegang peran penting sebagai koordinator wilayah.
Untuk mengawal implementasi teknis, sebanyak 1.750 agen pendamping telah disiagakan dan disebar hingga ke tingkat RT serta RW guna membantu warga melakukan aktivasi IKD.
Upaya penguatan program ini pada dasarnya telah dimatangkan sejak bulan lalu melalui pertemuan koordinasi. Pertemuan lintas sektor tersebut dipimpin oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta perwakilan dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kominfo, dan Bank Indonesia.
Pada pertemuan strategis yang menjadi landasan program tersebut, Maigus Nasir menekankan bahwa digitalisasi adalah solusi paling efektif atas persoalan pendataan kemiskinan faktual di lapangan.
