Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dorong Peningkatan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

Padang – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kini berkomitmen kuat untuk memperluas jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih banyak pekerja di wilayahnya. Mayoritas penduduk di Solok Selatan adalah pekerja informal, sehingga kehadiran jaminan ini dianggap krusial untuk menjamin masa depan mereka.

Menurut Syamsurizaldi, Sekretaris Daerah Solok Selatan, saat ini hanya sekitar 11 ribu pekerja yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan total 56 ribu pekerja di daerah tersebut. 

Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok Selatan pada Selasa kemarin, Syamsurizaldi menyatakan perhatian mereka terhadap situasi ini dan bertekad untuk meningkatkannya.

"Kita perlu melakukan upaya agar jumlah pekerja yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan meningkat," kata Syamsurizaldi.

Untuk menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program ini, Sekda juga menyatakan kesiapannya untuk menerbitkan aturan khusus jika diperlukan. Dia menekankan perlunya mengubah stigma seputar jaminan sosial ini, menjadikannya sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai beban seperti sebelumnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Maulana Anshari, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 29% pekerja di Solok Selatan yang saat ini memiliki jaminan sosial. Namun, dengan dukungan dari pemerintah daerah, ia yakin bahwa angka ini dapat terus meningkat.

"Kami juga membutuhkan penegasan regulasi terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Anshari juga mencatat bahwa meskipun tingkat pembangunan di Solok Selatan meningkat pesat, implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan SE Bupati Solok Selatan Nomor 560/307/DTKT/2020 masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dari 39 proyek yang berjalan saat ini, hanya 14 proyek yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.