Akselerasi Program Gizi Gratis, Pemkab Dharmasraya Ajak Vendor Percepat Pembangunan Dapur MBG
- Istimewa
Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan para vendor dapur MBG menggelar pertemuan strategis untuk membahas percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat.
Kegiatan yang berfokus pada pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini sudah berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Minggu kemarin.
Pertemuan tersebut menghadirkan Dr. Ermia Sofiyessi, Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Dalam paparannya, Dr. Ermia menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini menyasar peserta didik dari PAUD hingga pesantren, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, realisasi di Sumatera Barat masih menghadapi kendala. Dari 551 SPPG yang direncanakan, baru 91 unit yang aktif beroperasi per Agustus 2025.
Faktor geografis 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menjadi tantangan utama, terutama di wilayah pegunungan, pesisir, dan pedalaman yang sulit dijangkau.
Untuk mengatasi hal ini, BGN menyiapkan strategi percepatan melalui pemanfaatan dapur sekolah, buffer stock, distribusi bulk, energi alternatif, hingga pelibatan relawan lokal.
Selain pemenuhan gizi, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan BUMDes, koperasi, dan UMKM.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto melalui program populis ini.
“Atas nama masyarakat Dharmasraya, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Annisa.
Bupati juga menekankan pentingnya komitmen investor dalam mempercepat pembangunan dapur MBG. “Saya berharap para calon investor benar-benar serius, agar pelaksanaan MBG di daerah kita bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan segera,” tambahnya.
Dirinya menyebut, hingga saat ini dari 28 SPPG yang mendaftar di Kabupaten Dharmasraya baru 1 yang baru melaksanakan pelayanan.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, unsur Forkopimda di antaranya Ketua DPRD Jemi Hendra, perwakilan Kodim 0310, Polres Dharmasraya, serta Kakan Kemenag H. Masdan dan jajaran Pemkab Dharmasraya lainnya.
