Dukung Nelayan Nias Utara, BPH Migas Percepat Pembangunan SPBU Satu Harga dan Subsidi BBM
- Humas Pertamina Patra Niaga
Padang – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan dukungan penuh terhadap optimalisasi penyediaan serta penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau BBM Subsidi dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa sektor perikanan merupakan penopang utama ekonomi Nias Utara dengan total produksi mencapai 16.000 ton pada tahun 2025.
Dengan jumlah nelayan mencapai 3.300 orang, ketersediaan energi menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup penduduk setempat.
Saat ini, kata Wahyudi, wilayah Nias Utara hanya dilayani oleh empat penyalur, yang terdiri dari satu SPBU reguler dan tiga SPBU Kompak.
Untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara secara resmi mengusulkan penambahan fasilitas SPBU khusus nelayan guna menjamin kemudahan akses energi.
Menurutnya, rencana pembangunan fasilitas baru tersebut ditinjau langsung ke lapangan oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto.
Peninjauan ini bertujuan memastikan titik koordinat pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat pesisir.
“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan Direktorat KKP melakukan evaluasi serta mengecek langsung letak geografisnya. Kami ingin memastikan apakah lokasi ini benar-benar klaster yang tepat untuk layanan SPBU nelayan,” jelas Wahyudi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 16 Januari 2026.
Berdasarkan hasil verifikasi, lokasi usulan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu ternyata telah masuk dalam peta rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
Dengan status tersebut, layanan energi tidak hanya terbatas bagi nelayan, namun juga mencakup kebutuhan sektor pertanian, transportasi darat, hingga pelaku UMKM lokal.
"Penyalur di Afulu dan Tuhemberua ditargetkan beroperasi pada tahun 2026. Skema ini lebih optimal karena melayani berbagai sektor sekaligus, sehingga skala keekonomiannya menarik bagi investor dan asas kebermanfaatannya bagi masyarakat jauh lebih besar," papar Wahyudi.
Data BPH Migas menunjukkan tantangan geografis yang cukup besar di wilayah ini, di mana jarak antar penyalur BBM saat ini masih sangat berjauhan.