Harga BBM & LPG Non-Subsidi Naik, Bayang-bayang Inflasi Menghantui

Ilustrasi BBM nonsubsidi
Sumber :
  • IST

Padang – Pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian harga jual untuk bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kategori non-subsidi. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas fluktuasi harga energi global dan upaya menjaga stabilitas fiskal. Namun, langkah ini langsung menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi kuat mendorong laju inflasi nasional.

img_title Dorong UMKM Go Global, Wali Kota Padang Fadly Amran Serahkan Penghargaan Top 6 UMKM Champion 2026

Kenaikan harga yang mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia ini mencakup sejumlah jenis bahan bakar umum dan tabung gas nonsubsidi yang banyak digunakan oleh kelas menengah serta sektor komersial. Meski pemerintah menekankan bahwa harga BBM bersubsidi (seperti Pertalite dan Biosolar) tetap stabil, para ahli ekonomi memperingatkan adanya efek domino yang tidak terelakkan.

Ekonom menilai kenaikan harga energi non-subsidi ini muncul di waktu yang kurang tepat. Saat masyarakat baru mulai pulih secara ekonomi, kenaikan biaya energi diprediksi akan menggerus disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan.

img_title Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Lanud Sutan Sjahrir Padang: Dorong Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM Sumbar

"Kenaikan ini hampir dipastikan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Jika biaya transportasi logistik naik karena BBM, maka harga pangan di pasar akan mengikuti. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat yang akan menjadi korban utama," ujar seorang pengamat ekonomi dalam keterangannya di Jakarta.

Data menunjukkan bahwa kenaikan harga energi merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap angka inflasi. Jika inflasi meroket tanpa dibarengi kenaikan upah yang signifikan, konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional—dipastikan akan melambat.

img_title Percepat Pemulihan Ekonomi Pascabencana, Pemkab Pesisir Selatan Mulai Salurkan Bantuan Presiden Rp3 Juta untuk UMKM

Dampak paling nyata dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan industri besar yang memiliki struktur permodalan kuat, UMKM sangat sensitif terhadap perubahan harga input produksi. Banyak pelaku usaha kuliner dan jasa yang selama ini bergantung pada LPG non-subsidi untuk operasional harian mereka.

Kenaikan harga energi berarti kenaikan biaya operasional secara langsung. Di sisi lain, menaikkan harga jual produk bukanlah pilihan mudah bagi UMKM karena risiko kehilangan pelanggan sangat besar. Kondisi ini memaksa para pengusaha kecil untuk memangkas margin keuntungan mereka demi bertahan hidup.

Halaman Selanjutnya
img_title