BNPB meresmikan 66 unit Huntara Korban Galodo di Tanah Datar
- BNPB
Padang – Kabar bahagia menyelimuti warga terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi meresmikan hunian sementara (huntara) di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kamis 5 Februari 2026.
Peresmian ini menandai babak baru bagi warga untuk kembali menata hidup di kediaman yang lebih aman dan layak.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas sinergi yang luar biasa sehingga pembangunan huntara rampung sesuai target. Momen ini dirasa sangat tepat karena berdekatan dengan bulan suci umat Islam.
“Syukur alhamdulillah, atas kerja sama yang baik ini, warga muslim dapat menjalankan ibadah suci Ramadan di huntara yang sudah disiapkan dengan lebih tenang,” ujar Rustian, Kamis 6 Februari 2026.
Tersebar di Tiga Titik Strategis Sebanyak 66 unit huntara kini siap ditempati oleh masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana akhir tahun lalu. Pembangunannya tersebar di tiga lokasi utama, yakni 15 Unit di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan (BNPB).
lalu, 23 Unit di Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh (BNPB) dan, 28 Unit di Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan (dukungan Danantara).
Dukungan Logistik Lengkap Tak hanya sekadar bangunan, BNPB bersama lintas sektor juga memastikan kenyamanan warga dengan menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar.
Mulai dari paket sekolah untuk anak-anak, sembako, sandang, perlengkapan ibadah, hingga perabotan rumah tangga seperti kasur lipat, kompor, kipas angin, dan peralatan dapur lengkap.
Langkah ini diambil agar warga dapat langsung beraktivitas normal tanpa harus memikirkan kebutuhan darurat saat pertama kali pindah ke hunian tersebut.
Pemulihan Serentak di Berbagai Daerah Peresmian di Tanah Datar ini dilakukan secara serentak dengan wilayah terdampak lainnya di Indonesia, termasuk beberapa kabupaten di Sumatra Utara dan Aceh.
Selain peresmian fisik huntara, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang memilih tidak menempati huntara.
Hal ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara merata, memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan hingga hunian tetap (huntap) mereka selesai dibangun.