Hapus Data Ganda, Pemkab Solok Selatan Luncurkan Aplikasi SIMSALABIM untuk Sinkronisasi Data
- Kominfo Solok Selatan
Padang – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperketat pengawasan terhadap validasi dan sinkronisasi data penduduk mulai dari tingkat jorong hingga nagari.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh bantuan sosial dan perencanaan pembangunan daerah memiliki basis data yang akurat sehingga tepat sasaran.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menegaskan bahwa data yang disampaikan dari pemerintahan terbawah merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik.
Menurut Khairunas, ketersediaan data yang valid sangat strategis untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Tanpa akurasi data di lapangan, program-program prioritas pemerintah berpotensi tidak efektif dan justru dapat menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
Saat ini, Pemkab Solok Selatan tengah fokus pada beberapa program unggulan, di antaranya bantuan pasang baru listrik dan penguatan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Kedua program ini memerlukan akurasi data yang tinggi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Guna meminimalisir kesalahan, pemerintah kabupaten mengembangkan inovasi digital berupa Sistem Informasi Masyarakat Solok Selatan Berbasis Integrasi Data dan Informasi atau disingkat SIMSALABIM.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data informasi penduduk dalam satu basis data terpadu.
"Kehadiran platform SIMSALABIM diharapkan mampu menghapus praktik duplikasi data atau data ganda yang sering menjadi kendala di lapangan,"kata Khairunas, dikutip dari keterangan tertulis, jumat 8 Mei 2026.
Kata dia, dengan sistem yang terintegrasi, setiap perangkat daerah dapat mengakses data yang sama untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Inovasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan data riil di lapangan dengan data administratif yang dimiliki pemerintah saat ini.
Integrasi antar sektor dan perangkat daerah menjadi kunci agar tidak ada lagi masyarakat yang berhak namun terlewatkan dalam pendataan.
Bupati menekankan bahwa tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil tidak akan berkelanjutan.
Oleh karena itu, validitas data dipandang sebagai investasi penting bagi pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara objektif.
Khairunas menginstruksikan kepada seluruh jajaran mulai dari kepala jorong, wali nagari, hingga camat untuk melaksanakan proses verifikasi ini dengan penuh tanggung jawab.