Andre Rosiade Minta Pertamina Sanksi Pidana Operator SPBU 'Nakal' Penjual Solar Subsidi
- Padang Viva / Andri Mardiansyah
Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti maraknya antrean panjang kendaraan serta dugaan penyalahgunaan solar subsidi saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Sidak yang dilakukan bersama tim Pertamina Patra Niaga Sumatra Barat tersebut dipicu oleh pemandangan antrean mengular pengisian solar dan Pertalite di sepanjang jalur perjalanan dari Kota Padang menuju Pesisir Selatan.
Andre menegaskan bahwa masalah antrean panjang ini bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan dari Pertamina, melainkan akibat tingginya dugaan praktik penyelewengan BBM subsidi di lapangan.
"Ada dugaan mobil sengaja mengantre untuk membeli solar secara berulang," kata Andre Rosiade, Kamis 20 Agustus 2026
Pertamina telah meningkatkan pasokan solar subsidi untuk wilayah Sumatra Barat dari 1.600 kiloliter menjadi sekitar 1.800 kiloliter per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Praktik pelangsiran oleh kendaraan yang membeli BBM secara berulang diduga menjadi pemicu utama antrean, khususnya di wilayah yang marak aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) hingga indikasi penjualan ke kawasan pelabuhan.
Dugaan penyalahgunaan ini juga ditemukan di Kota Padang yang tidak memiliki wilayah pertambangan, sehingga memunculkan indikasi kuat adanya aksi pengisian berulang secara sengaja oleh oknum tertentu.
Andre mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum operator SPBU yang terbukti terlibat permainan BBM subsidi dengan memprosesnya ke ranah hukum, bukan sekadar pemecatan internal.
Guna memberantas praktik pelangsiran lintas daerah, Andre mendorong kerja sama erat antara Pertamina Patra Niaga dan Polda Sumbar, termasuk kewenangan menahan kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang.
Andre juga menyoroti celah keamanan sistem pengawasan Pertamina akibat maraknya penjualan QR Code BBM subsidi secara daring di platform marketplace.
Persoalan penyelewengan BBM subsidi ini akan dibawa ke tingkat pusat, di mana DPR RI berencana memanggil jajaran direksi Pertamina pada masa sidang mendatang untuk evaluasi total sistem penyaluran.
