Soroti Dugaan Ijazah Bermasalah dan Money Politic, Sidang PHPU Bupati Lima Puluh Kota Digelar di MK
- Humas MK RI/Ifa
Padang – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 10 Januari 2025 kemarin.
Permasalahan Ijazah Paket C menjadi dalil permohonan perkara dalam persidangan perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Sidang ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo serta didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dimana perkara dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 Safaruddin DT Bandaro Rajo dan Darman Sahladi dengan Termohon ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sedangkan Pihak Terkait dalam perkara ini ialah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut Nomor Urut 3, Safni dan Ahlul Badrito Resha.
Dalam permohonannya, seperti dikutip dari situs resmi Mahkamah Konsitusi RI yaitu https://www.mkri.id/, Pemohon mendalilkan kelalaian Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota karena Pihak Terkait, yakni Safni dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif lantaran ijazah yang diduga bermasalah.
Permasalahan ijasah ini mengacu pada kode penerbitan ijazah paket C yang tertulis DN/PC 0272127, merupakan kode penerbitan Provinsi Jawa Barat dan bukanlah kode penerbitan Provinsi Riau, padahal menurut Pemohon, Pihak Terkait mendaftarkan diri ke KPU dengan ijazah Provinsi Riau.
"Sehingga ijazah Safni cacat hukum dan mengandung banyak kejanggalan, maka tidak dapat dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, karena Safni sebagai Calon Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tidak memenuhi syarat calon," ujar Kuasa Hukum Pemohon, Surya Candra di dalam persidangan.