Niatan Gubernur Bikin Hotel Berbintang Di Area Gedung Kebudayaan Dibongkar Fraksi Gerindra

Kini, Kawasan Taman Budaya sudah menjadi ruang sempit kreativitas berkebudayaan anak negeri. Apakah itu maunya saudara Gubernur yakni memberangus peradaban kebudayaan Sumbar yang selama ini mengalir tercipta di Taman Budaya Padang?,"tanya Hidayat.

Atas dasar itu lanjut Hidayat, Fraksi Gerindra meminta dan mendesak Gubernur Mahyeldi untuk menyatakan menghentikan rencana  pembangunan hotel berbintang di Kawasan Taman Budaya tersebut, terlebih lagi para Seniman dan Budayawan memprotes rencana pembangunan tersebut, bahkan sudah ada petisi penolakan dan beritanya sudah tersebar secara nasional.

"Dan, Alhamdulillah, pada malam tadi, melalui pemberitaan dimedia yang kita kutip, Gubernur menyatakan sama sekali tidak ada rencana membangun hotel di Taman Budaya, Sumbar. Daripada membangun hotel, lebih baik APBD dipakai untuk memperbaiki jalan,"

Hidayat melanjutkan, pun dengan pernyataan Kepala Bappeda dalam pemberitaan itu, menyebutkan bahwa yang memulai (rencana pembangunan) itu, Dinas BMCKTR. Itu hanya wacana dia sendiri.

Nah, timbul pertanyaan selanjutnya ujar Hidayat, kenapa Dinas BMCKTR berani mengundang dan melakukan FGD terkait rencana pembangunan hotel tersebut. Lalu, kenapa Kepala Bappeda Sumbar pada rapat Badan Anggaran bersama TAPD tentang Evaluasi APBD 2023 pada 29 Desember 2022 lalu menyebutkan bahwa, rencana dan disain hotel itu sudah ada dan dibuat oleh PPK di Dinas BMCKTR.

Atas perintah siapa Dinas BMCKTR membuat disain tersebut dan apakah benar semua itu atas inisiatif BMCKTR.  Jika benar demikian adanya sesuai pernyataan tersebut, maka sudah sepatutnya Gubernur memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas BMCKTR karena sudah berani melakukan tindakan yang strategis dan sudah meresahkan seniman dan budayawan dan menggerus wibawa seorang Gubernur. 

Jangan sampai kata Hidayat, setelah masalah ini diributkan publik, kemudian Gubernur justru melemparkan tanggungjawab ke pejabat Dinas BMCKTR. Dari rentetan peristiwa tersebut, Fraksi Gerindra meminta agar Gubernur berjujur-jujur saja.