Kemendikbudristek Nilai Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Masih Lemah

Murid SDN 26 Talamau Mengikuti Ujian Tengah Semester Dihalaman Terbuka
Sumber :
  • Padang Viva/Andri Mardiansyah

Padang – Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menyebut bahwa secara berkala, pihaknya terus memantau penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

img_title Cetak Lansia Sehat dan Aktif, Pemko Padang Bersama BKKBN Sumbar Gelar Wisuda 214 Peserta Sekolah Lansia 2026

Berdasarkan evaluasi kata Chatarina, ditemukan fakta bahwa dalam proses PPDB masih lemah, terutama sosialisasi dan pengawasan di tingkat daerah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengimbau dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan secara masif khususnya untuk memastikan prinsip pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik. 

"Kami meminta sebelum penyelenggaraan PPDB tingkat SMP, SD harus memberikan sosialisasi kepada orangtua murid kelas 6. Lalu, sebelum penyelenggaraan PPDB SMA, ada sosialisasi yang diberikan SMP untuk orangtua murid dan peserta didik kelas 9 di sekolah sebelumnya (SMP) sehingga mereka dapat pencerahan. Kami meminta disdik untuk menjalankan fungsi ini,"kata Chatarina melalui siaran persnya, Kamis 13 Juli 2023. 

img_title Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Lanud Sutan Sjahrir Padang: Dorong Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM Sumbar

Irjen Chatarina bilang bahwa, Kemendikbudristek kini sudah mengeluarkan empat produk hukum untuk mengatasi berbagai masalah di daerah terkait PPDB pada jenjang, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. 

"Produk hukum itu tercantum dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 202,"ujarnya. 

img_title Video Pengejaran dan Dugaan Penembakan Pemuda di Lubuk Begalung Padang Viral di Medsos

Terkait jalur zonasi kata Chatarina, meskipun masih ditemukan beberapa tantangan, Kemendibudristek juga telah memotret beberapa praktik baik yang dilakukan Pemerintah Daerah. 

Contohnya, Kabupaten Donggala yang melakukan sinkronisasi data siswa sekolah asal dari Dapodik dengan data dari Dinas Dukcapil. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menetapkan zonasi secara detail untuk memastikan seluruh wilayah masuk dalam penetapan zonasi. 

Sedangkan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Bogor membangun unit sekolah baru (USB) untuk menambah daya tampung sekolah. Lalu, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pakta integritas bersama antara seluruh pimpinan musyawarah daerah, kepala sekolah, LSM, dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan PPDB berlangsung tanpa tekanan, bebas dari KKN, dan pungli.  

Lalu berikutnya kata Chatarina, adalah praktik baik implementasi PPDB melalui jalur afirmasi. Contohnya di Provinsi Jawa Tengah di mana Pemda menyinkronkan data peserta didik jalur afirmasi dengan data dinas sosial. 

Halaman Selanjutnya
img_title