Perjuangan Kota Padang Melawan Kemiskinan: Angka Terendah dalam 12 Tahun Terakhir
- Pixabay
Padang – Kota Padang, di Sumatra Barat, telah berhasil mengatasi tantangan kemiskinan dengan angka kemiskinan terendah dalam 12 tahun terakhir. Pada tahun 2022, data dari Badan Pusat Statistik Sumatra Barat (BPS Sumbar) menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,26 persen, membuatnya menjadi yang terendah ketiga di antara kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut.
Prestasi ini menjadi lebih mengesankan mengingat kondisi sulit yang dihadapi selama pandemi COVID-19, yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Selama masa tersebut, banyak penduduk kehilangan pekerjaan dan perekonomian merosot.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Yenni Yuliza, pencapaian ini tidak datang begitu saja. Pemerintah setempat telah menjalankan serangkaian langkah strategis untuk mengurangi angka kemiskinan sepanjang tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu langkah kunci adalah program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang dikelola dengan ketat oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang.
"Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang yang diketuai oleh Wakil Wali Kota selalu melakukan koordinasi yang intensif dalam penanggulangan kemiskinan, serta melakukan evaluasi secara berkala," ungkap Yenni Yuliza dalam rilis resminya, Minggu kemarin.
Selain itu, Pemko Padang juga terlibat aktif dalam memberdayakan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan dukungan dan bimbingan, mereka mendorong pelaku usaha dan ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha mereka.
"Melalui dorongan yang kita berikan, otomatis mengurangi angka pengangguran dan meminimalisir angka kemiskinan," jelas Kepala Bappeda.
Tidak hanya itu, Pemko Padang juga telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk layanan pengobatan bagi masyarakat miskin, program rehabilitasi sosial, bantuan kematian, serta bantuan hukum. Mereka juga aktif mengelola jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.
