Strategi Andre Rosiade Awasi SPBU Nakal
- Padang Viva/Andri Mardiansyah
Padang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Andre Rosiade mengusulkan ke Pemerintah untuk merevisi kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Menurut Andre, merevisi kembali Perpres nomor 191 tahun 2014 itu, merupakan salah satu strategi jitu untuk mengawasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menyalahi aturan alias nakal. Disamping, inspeksi mendadak juga terus dilakukan.
"Perpres itu kurang lengkap, harus dilengkapi agar jelas siapa yang bisa menerima BBM bersubsidi dulu, ini baru sebatas usulan,"kata Andre Rosiade di Padang, Rabu 22 November 2023.
Andre bilang, domain Pertamina tentu soal mengawasi dan menerima laporan. Apabila ada laporan perihal SPBU yang nakal dan terbukti, maka akan diteruskan ke aparat penegak hukum,
"Pertamina paling memberi sanksi, termasuk pencabutan izin. Nah, terkait siapa saja yang menerima BBM bersubsidi ini harus dijelaskan dulu. Revisi Perpres nomor 191 tahun 2014,"ujar Andre.
Andre merinci, untuk tahun 2023 kuota solar secara nasional mengalami penurunan. Ia membandingkan kuota solar secara nasional pada 2022, mencapai 17,8 juta kilo liter. Namun, pada tahun 2023 turun menjadi 16,8 juta kilo liter. Barulah untuk tahun 2024 nanti kuota untuk BBM jenis solar skala nasional akan naik lagi menjadi 18,9 juta kilo liter.
Akibatnya kata Andre, beberapa hari terakhir terjadi antrian panjang di banyak SPBU di Sumatera Barat akibat langkanya solar. Inspeksi mendadak yang dilakukan pagi tadi, menurut Andre salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu.
