Kubu Ganjar-Mahfud Minta KPU Lakukan Audit HAM untuk Capres-Cawapres

Menko Polhukam Mahfud MD
Sumber :
  • Nur Fhaisal (Surabaya)

Ia pun memberi contoh sebuah perusahaan yang akan didirikan saja, melakukan audit internal. Sehingga capres dan cawapres yang akan maju, kata Todung, perlu untuk melakukan audit HAM.

KPU Bukittinggi Evaluasi Debat Publik Jelang Persiapan Putaran Kedua

"Capres-cawapres karena dia mau memimpin negara ini, dia harus diaudit. Bagaimana dia accomply taat kepada HAM. Apakah dia punya cacat atau tidak dalam HAM.

Kalau itu tidak terpenuhi, misalkan dia tidak lolos, dia tidak pantas menjadi capres-cawapres," tuturnya.

Pencopotan APK di Bukittinggi, Bawaslu Ingatkan Larangan dan Sanksi Pidana

Todung berharap, KPU dapat segera mengambil keputusan terkait permintaan audit HAM terhadap capres-cawapres. Menurutnya, audit ini penting untuk mewujudkan demokrasi yang substantif di Indonesia.