Anies Baswedan Kritik Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Libatkan Risma
- VIVA.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Padang – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik fenomena bagi-bagi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya, penyaluran bansos tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.
"Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan," ujar Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, dikutip, Rabu, 31 Januari 2024.
Diketahui, Jokowi kerap melibatkan menteri selain Risma dalam penyaluran bansos. Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan otoritas yang memiliki kewenangan itu.
Anies menambahkan bahwa setiap kementerian sudah punya tugas yang harus dijalankan masing-masing. Hal ini, kata dia, mencegah terjadinya saling tumpang tindih.
"Bila program itu pengelola sektornya adalah menteri sosial ya jalankan, bila ada program pengelola sektornya itu menteri perindustrian ya menteri perindustrian yang dikerjakan," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak ingin kondisi yang terjadi saat ini terus berlanjut. Anies berkomitmen mengembalikan sistem ketatanegaraan berjalan semestinya.
"Tapi kalau itu di dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan, apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak Istana buka suara terkait kegiatan Presiden Jokowi yang tak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dalam bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Risma merupakan salah satu kader PDI Perjuangan (PDIP).
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa hal itu tak ada kaitannya dengan status Risma sebagai menteri yang berasal dari PDIP. Ari menekankan, Risma tak diajak karena menyangkut urusan cadangan pangan. Sebab, tujuan Jokowi juga untuk memantau keberadaan pangan di setiap daerah.
"Enggak. Enggak ada status kepartaian. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi, lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.
