Gubernur Sumbar Minta Pembebasan Ratusan Bidang Lahan Tol Dituntaskan 

Ilustrasi pengerjaan tol-pekanbaru. Foto/Andri Mardiansyah/Padang Viva
Sumber :

Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, meminta otoritas terkait segera menuntaskan pembebasan ratusan bidang lahan jalan tol Padang - Pekanbaru yang hingga kini masih belum selesai. Menurutnya, tercatat ada 571 bidang lahan yang belum dituntaskan meski sudah masuk dalam progres penyelesaian yang beragam.

Gubernur Mahyeldi: Jumlah Perantau Disinyalir Melebihi Jumlah Penduduk Sumbar

Dijelaskan Mahyeldi, dari 571 bidang lahan tersebut diiantaranya sebanyak 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal. Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

“Persoalan pembebasan 571 bidang lahan harus segera dituntaskan. Agar PT. Hutama Karya bisa segera bekerja. Kita meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik,”kata Mahyeldi, Selasa 26 Juli 2022.

Jelang Idul Fitri Pemprov Sumbar Prediksi Harga Pangan Stabil

Mahyeldi bilang, pembebasan percil saat ini baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Lalu, untuk fisiknya baru 9 kilometer dari total 20,5 kilometer. 

“Masalahnya apa ? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini ? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini," tegas Mahyeldi.

Perbaiki Jalan Rusak di Tanah Datar, Pemprov Sumbar Alokasikan Anggaran Sebesar Rp137 Miliar

Terpisah, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menyampaikan beberapa kendala di lapangan diantaranya, persoalan kelengkapan administrasi, dimana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui. Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik.

Meski demikian, Suhatri memastikan pihaknya bersama tim dilapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.