Sudah 5.673 Kendaraan Mendaftar My Pertamina Di Sumatra Barat
Padang – Sales Area Manager Pertamina Sumatera Barat, Narotama Aulia Fazri menyebut hingga kini tercatat 5.673 kendaraan sudah mendaftar di aplikasi MyPertamina. 4.376 kendaraan diantaranya mendaftar untuk bahan bakar jenis pertalite dan 1.297 kendaraan untuk bahan bakar bio solar.
Narotama Aulia Fazri bilang, sejauh ini baru lima wilayah di Sumatera Barat yang menjadi percontohan penggunaan kode respon cepat (QR Code) pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kota Pariaman.
“Kita terus memperlebar sayap ke daerah lain. Salah satunya di kota Payakumbuh,”kata Narotama Aulia Fazri, Rabu 27 Juli 2022.
Di Payakumbuh kata Narotama Aulia Fazri, pihaknya akan mendirikan tiga unit posko layanan yang akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar pada aplikasi MyPertamina.
"Kita terus melakukan sosialisasi untuk pendaftaran ini, termasuk ke daerah yang tidak menjadi percontohan sehingga nantinya ketika sudah dilaksanakan atau diimplementasikan, masyarakat kita sudah mengerti," ujar Narotama Aulia Fazri.
Narotama Aulia Fazri menjelaskan, pada dasarnya pendaftaran BBM Subsidi ini tidak sulit. Pengendara hanya menyediakan data diri, data kendaraan, dan jenis subsidi yang dipilih. Masyarakat, tinggal mengikuti langkah-langkah pendaftaran di situs tersebut. Jika mengalami kendala, maka bisa mendatangi posko yang kita sediakan.
"Kami terus mengimbau masyarakat agar melakukan pendaftaran. Nanti kalau ada kesulitan silahkan datang ke posko yang kita sediakan. Untuk Payakumbuh rencananya akan ada tiga posko yang nantinya kita siapkan. Penggunaan QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi, masih untuk roda empat sedangkan untuk roda dua belum ada diputuskan,”kata Narotama Aulia Fazri lagi.
Lebih lanjut Narotama bilang, penggunaan MyPertamina ini agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan atau diselewengkan. Sehingga nantinya, BBM bersubsidi ini lebih tepat sasaran dan meminimalisir penyelewengan. Sehingga mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, tidak terpangkas oleh yang tidak berhak.
