Kejar Target 100 Persen, Ketua TP PKK Solok Selatan Desak Validasi Data SIMSALABIM
- Kominfo Solok Selatan
Padang – Ketua TP PKK Solok Selatan, Erniati Khairunas, menginstruksikan seluruh wali jorong dan wali nagari untuk melakukan pendataan penduduk secara lebih serius dan akurat.
Penegasan ini bertujuan agar penyaluran bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan memiliki basis data yang kuat melalui aplikasi SIMSALABIM.
Erniati menekankan bahwa kualitas data di lapangan adalah penentu utama keberhasilan program pembangunan daerah.
Sebagai inisiator aplikasi SIMSALABIM, Erniati menyoroti peran vital Dasawisma dalam menghimpun data sektoral nagari.
Menurutnya, akurasi data yang dimulai dari tingkat keluarga akan memudahkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat secara riil dan transparan.
"Saat ini, capaian pelaporan data di Solok Selatan baru menyentuh angka 85 persen. Erniati mendesak seluruh perangkat pemerintahan terbawah untuk segera mencari solusi teknis agar penginputan data dapat mencapai target 100 persen dalam waktu dekat,"kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 8 Mei 2026.
Ketegasan juga ditujukan kepada jajaran pemerintahan nagari yang masih abai terhadap validasi data digital.
Tercatat, masih terdapat 14 wali nagari yang hingga kini belum melakukan verifikasi data pada aplikasi SIMSALABIM, sebuah keterlambatan yang dinilai menghambat perencanaan program daerah.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi ruang evaluasi untuk membedah berbagai kendala teknis di lapangan.
Forum ini diharapkan mampu memutus hambatan komunikasi antara operator Dasawisma, jorong, dan nagari agar proses penginputan data berjalan sinkron.
Erniati mengingatkan bahwa data yang valid dan terintegrasi merupakan syarat mutlak dalam penyaluran berbagai bantuan, seperti program Sekolah Rakyat dan BPBL.
Tanpa verifikasi yang tuntas, risiko terjadinya tumpang tindih penerima manfaat atau bantuan yang tidak tepat sasaran akan tetap tinggi.
Digitalisasi data melalui SIMSALABIM dirancang untuk mempermudah kontrol kebijakan pembangunan.
Dengan sistem ini, setiap data masyarakat yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara administratif maupun kondisi nyata di lapangan.
Kegiatan ini diikuti secara intensif oleh seluruh camat, wali nagari, wali jorong, hingga operator Dasawisma se-Kabupaten Solok Selatan.
Partisipasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pembersihan data ganda dan meningkatkan akurasi profil penduduk nagari.
