Jelang Iduladha, Pemko Padang Panjang Perketat Pengendalian Inflasi

Ilustrasi inflasi
Sumber :
  • vecteezy.com

Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang memperketat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

img_title Dukung Ekonomi Pedagang Lokal, DWP dan ASN Diskominfo Kota Padang Borong Kebutuhan Dapur di Basement Pasar Raya

Langkah antisipasi ini dilakukan secara intensif demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tingkat domestik.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Padang Panjang, Alvi Sena, menyampaikan bahwa kondisi inflasi daerahnya menunjukkan tren positif.

img_title Ini Ragam Olahan Kuliner Ubi Ungu yang Kian Digandrungi

Inflasi daerah pada April 2026 tercatat sebesar 2,48 persen, mengalami penurunan signifikan dibandingkan Maret 2026 yang sempat menyentuh angka 4,32 persen.

"Penurunan angka inflasi ini menjadi indikator bahwa upaya pengendalian yang dilakukan TPID bersama seluruh stakeholder berjalan cukup efektif. Namun menjelang Iduladha, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan," ujar Alvi Sena, Rabu 20 Mei 2026.

img_title Memaknai Budaya Minum Kopi dan Potensi Komoditas Nusantara

Merujuk data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Mei 2026, Padang Panjang berada pada kategori fluktuasi rendah di angka 0,39 persen.

Meski stabil, komoditas cabai merah terpantau masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga, disusul oleh pergerakan harga daging sapi, telur ayam kampung, dan ikan kembung.

Untuk mengantisipasi gejolak harga, Pemko Padang Panjang terus memperkuat pengawasan rantai distribusi pangan dan memantau stok di tingkat distributor.

Selain itu, optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah dan penguatan kerja sama antardaerah penghasil komoditas juga terus dikebut di lapangan.

Di samping isu inflasi, rakor tersebut juga mematangkan penguatan pengawasan obat dan makanan melalui implementasi DAK Non-Fisik BOK POM Tahun 2026.

Alokasi anggaran khusus ini difokuskan untuk mendongkrak daya saing dan kualitas produk UMKM lokal, menjamin keamanan pangan, serta memperketat pengawasan terpadu.

Sementara terkait Jaminan Produk Halal, pemerintah pusat mendorong percepatan sertifikasi bagi pelaku usaha pangan, kosmetik, dan farmasi menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Proses akselerasi ini kini mulai memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui platform SIHALAL guna mempercepat penerbitan sertifikat secara efisien.