Senator Jakarta Sebut Revisi KUHP Sebuah Keniscayaan

Padang – Anggota DPD RI Fahira Idris menyebutkan revisi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu agenda mendesak pembangunan hukum di Indonesia dan demi menyempurnakan sistem pidana di Indonesia yang saat ini masih menggunakan warisan kolonial Belanda atau sudah berumur lebih dari 100 tahun. 

Namun kata Fahira, RKUHP yang ditargetkan bakal dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU sebelum masa reses anggota dewan pada Juli 2022, kini menuai polemik di masyarakat lantaran dinilai kurang transparan dan masih ada pasal yang dinilai kontroversial terutama terkait kebebasan berpendapat.

“Revisi KUHP sebuah keniscayaan mengingat sistem pidana di Indonesia yang saat ini masih menggunakan warisan kolonial Belanda. Oleh karenanya, akan menjadi payung besar hukum pidana baru yang sudah dinantikan berpuluh-puluh tahun, revisi KUHP tidak harus sempurna dari sisi prosesnya terutama partisipasi publik tetapi juga substansinya yaitu pasal-pasal yang terkandung di dalamnya,”kata Fahira Idris, sabtu 18 Juni 2022.

Menurut Fahira, komitmen pemerintah dan parlemen untuk segera menghasilkan payung besar hukum pidana baru ini, patut diapresiasi. Undang-Undang KUHP yang baru ini, akan menjadi peradaban baru hukum pidana di Indonesia. 

Oleh karena begitu pentingnya UU KUHP bagi bangsa dan negara, jangan sampai nasibnya sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dihujani gugatan ke MK setelah disahkan dan oleh MK dinyatakan cacat formil karena, dalam proses pembentukannya tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal atau bermakna sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik. 

“Buka partisipasi publik seluas-luasnya agar RKUHP tidak bernasib sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Fahira Idris.

Fahira menilai, partisipasi masyarakat yang bermakna terhadap RUU. Setidaknya, dilakukan seluas-luasnya saat pengajuan RUU, saat pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan Pemerintah.

Fahira bilang, dalam ruang partisipasi publik tersebut bisa disebut bermakna jika dapat dipastikan hak publik untuk didengarkan dan dipertimbangkan pendapatnya dipenuhi. Selain itu, partisipasi yang bermakna juga harus memastikan terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. 

Ditambahkan Fahira, UU KUHP baru yang akan menjadi peradaban baru hukum pidana di Indonesia, memang sedapat mungkin harus sempurna baik dari proses maupun pasal-pasalnya. Oleh karena itu, partisipasi publik yang bermakna menjadi sesuatu yang harus dipenuhi agar semua pasal di dalamnya juga bermakna dan mempunyai argumentasi yang kuat. 

“Saya berharap, setelah RKUHP disahkan tidak ada yang melakukan legislative review apalagi judicial review karena partisipasi publik sudah dibuka selebar-lebarnya,” tutup Fahira Idris.