Anies Baswedan Dihajar Habis-habisan Selama Pimpin Ibukota 

Padang – Pakar Komunikasi Politik, Najmuddin M Rasul menilai selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak berhenti dihajar habis-habisan. Halangan dan rintangan terus berlanjut hingga hari ini. Bukannya hilang, malah terus muncul. 

Perjalanan politik Anies menurut Najmudin M Rasul, tak mudah karena mengahadapi badai dan topan yang hebat. Pukulan politik ini mengarah pada "menenggelamkan" Anies agar tak punya panggung politik.

"Anies sebetulnya dipukul secara politik ketika reshuffle saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Anies setelah ditendang Jokowi dari kabinet ingin kembali fokus ke dunia akademis. Namun hal itu tak terjadi tetapi justru momen kebangkitan Anies di panggung politik muncul saat di Pilkada DKI Jakarta 2017,"kata Najmuddin M Rasul, Jumat 30 Juni 2023.

Dosen Komunikasi Politik pada Program Doktor Studi Kebijakan (PDSK), FISIP, Universitas Andalas Padang ini bilang, perjuangan berat Anies tak berhenti sampai di situ. Selama 5 tahun bertugas di Jakarta, ia habis-habisan "dihajar". Tetapi lagi-lagi semua tekanan itu bisa dilewati. 

"Saya melihat bahwa semuanya itu bisa terjadi karena Anies mendapat dukungan dari semesta atas kuasa Tuhan,"ujar Najmuddin M Rasul.

Kata Najmuddin, ditengah suasana badai dan topan yang melanda Anies dan hiruk politik nasional, muncul Denny Indrayana. Ia membeberkan informasi bahwa Anies Baswedan bakal jadi tersangka korupsi di KPK. 

Kabar ini pun mencuri perhatian publik. Lagi-lagi Denny bikin heboh panggung politik Nasional. Apalagi mengingat, Anies merupakan salah satu kandidat Bacapres di Pilpres 2024. 

Kabarnya, KPK telah 19 kali melakukan gelar perkara dan Anies Baswedan, segera jadi tersangka. Ini yang saya sebut bahwa politik dan hukum adalah dua sisi mata uang yang bisa membabat lawan politik. Langkah kearah sana dapat terlihat dari beberapa skenario seperti,menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. 

Dengan cara mengubah konstitusi kata Najmuddin, menguasai dan menggunakan institusi hukum termasuk KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining untuk membubarkan koalisi Perubahan dan Persatuan. Terakhir, bagaimana menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil Pilpres 2024.

Senario itu menurut Najmuddin, terjadi karena rezim yang sedang berkuasa ingin melanjutkan kekuasaanya. Hal ini bisa disebabkan, pertama, mungkin ada proyek-proyek besar dan mercusuar yang perlu dilanjutkan. Karena proyek- proyek tersebut menggunakan loan dari kuar negeri. Setiap perjanjian, tentu ada konsekuensi hukumnya. Lalu, mungkin rezim merasa mereka ada melakukan tindakan yang melawan konstitusi yang bisa bermuara ke ranah hukum. 

"Hak demikian disebabkan nafsu kekuasaan yang dimilik oleh rezim dan para pendukungnya. Semuanya itu bisa diatasi dengan memahami konstitusi negara dan etika demokrasi. Kekuasaan itu adalah amanah rakyat yang mesti dpertanggungwabkan di dunia dan akhirat. Mari kita nikmati proses demokrasi dengan santai dan menyenangkan,"tutup Najmuddin.