Inflasi Padang Panjang Rendah, Hanya 0,494%

Rakor Inflasi Bersama Kemendagri melalui Zoom Meeting
Sumber :
  • Diskominfo Padang Panjang

Padang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang telah merilis data terbaru mengenai Indeks Perkembangan Harga (IPH) kota ini, yang menunjukkan fluktuasi rendah pada minggu kedua bulan Oktober, dengan angka IPH sebesar 0,494%. Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdako, Putra Dewangga, mengungkapkan bahwa fluktuasi ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditi utama.

Pemerintah Kota Padang Panjang Gelar Gerakan Pangan Murah

"Secara umum, harga dari 51 komoditi cenderung stabil. Namun, fluktuasi terjadi pada empat belas komoditi, di mana empat komoditas mengalami kenaikan harga dan sepuluh komoditi mengalami penurunan harga," kata Putra Dewangga dalam konferensi pers setelah mengikuti Rakor Inflasi Bersama Kemendagri melalui Zoom Meeting pada Senin, 16 Oktober 2023.

Dia juga menjelaskan bahwa isu pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang minggu ini terkait dengan berbagai langkah yang telah diambil, seperti penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (BP-CBP) Termin II-2023, pengendalian hama tikus oleh Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), serta program Genius (Gerakan Pemenuhan Gizi untuk Siswa) selama 40 hari untuk 500 siswa SD oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan).

Pastikan Parsel Aman untuk Konsumsi, Wali Kota Hendri Septa Sidak ke Sejumlah Swalayan

"Kita juga melakukan operasi pasar beras yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM) setiap Jumat, pendistribusian beras SPHP Bulog, penyusunan neraca pangan, percepatan realisasi Basunting (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting), dan Dahsat (Dapur Sehat Atasi Stunting) guna mengatasi stunting, serta optimalisasi pelaporan APIP ke Irjen Kemendagri," tambahnya.

Putra Dewangga juga memberikan informasi tentang laporan masyarakat terkait peredaran beras yang dicurigai sebagai beras sintetis. Langkah tindak lanjut telah diambil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM).

Keluarga Penerima Manfaat di Solsel Terima Bantuan Beras Pemerintah

"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM) langsung menurunkan tim ke lapangan dan meminta sampel beras yang menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Dispangtan memastikan bahwa itu bukan beras sintetis, tetapi merupakan bagian dari Keamanan Pangan Segar. Diperkirakan beras tersebut tercemar oleh zat kimia tertentu. Untuk itu, sampel berasnya dikirim ke BPOM untuk diperiksa lebih lanjut," ungkap Putra Dewangga.