DPRD Setujui Dua Ranperda Kota Padang Panjang Menjadi Perda

Padang – Setelah mendapat tanggapan dari Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra beberapa hari yang lalu, enam Fraksi DPRD Padang Panjang kembali menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang DPRD, Minggu kemarin.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Mardiansyah, DPRD menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang Panjang Tahun 2024 menjadi Perda. Dua ranperda yang disetujui melibatkan Ranperda APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024, Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, serta Penetapan Propemperda 2024.

Dalam Pendapat Akhirnya, Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Micko Kristie menyampaikan bahwa, untuk meringankan biaya pendidikan di Padang Panjang, pihaknya mengusulkan agar Pemerintah Kota, melalui OPD terkait, segera menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi SMA/SMK, terutama terkait pembayaran uang komite sekolah.

“Sebelum melakukan pemindahan Pasar Kuliner ke Pasar Pusat Padang Panjang, kami meminta agar Pemko melakukan sosialisasi terlebih dahulu, terutama kepada pedagang yang berjualan di Jalan Khatib Sulaiman. Selain itu, kami menginginkan perencanaan rekayasa lalu lintas dan perparkiran yang memadai, dengan melibatkan kerja sama lintas OPD,” ujarnya melalui siaran pers, Senin 20 November 2023.

Fraksi Nasdem katanya, berharap bahwa dengan disahkannya Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata kelola pemerintahan dapat meningkat, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah.

Sementara itu, Fraksi PBB PKS yang diwakili oleh Nasrullah Nukman menyampaikan harapannya terkait APBD 2024 sebagai masa transisi kepemimpinan di Padang Panjang. Mereka berharap APBD ini memiliki visi yang lebih baik dibandingkan dengan APBD sebelumnya.

“APBD 2024 kami harapkan menjadi dokumen anggaran yang transparan dan akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, target pembangunan 2024, peningkatan perekonomian, dan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing dapat kita wujudkan bersama,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya

Fraksi PBB PKS menyetujui dua Ranperda tersebut dengan catatan agar Pemko melakukan kontrol dan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ada saat ini. Mereka juga mendorong promosi kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, peningkatan pelayanan publik, evaluasi kinerja penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.