Anies Tanggapi Petisi UGM dan UII Kritik Jokowi Menyimpang: Sinyal Masalah Serius
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Padang – Lebih dari 1.000 akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menandatangani petisi yang mengecam penyimpangan demokrasi di era Jokowi. Petisi tersebut menyoroti pelemahan KPK, kriminalisasi aktivis, dan penyalahgunaan kekuasaan. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, merespons kritik ini dengan menyebutnya sebagai "sinyal demokrasi tergerus".
Petisi "Bulaksumur" dari UGM mengecam pelanggaran etik berat KPK dalam kasus Formula E, kriminalisasi aktivis seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Sementara pernyataan sikap UII berjudul "Indonesia Darurat Kenegarawanan" menyoroti penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan politik, pengerahan sumber daya negara untuk kepentingan sekelompok golongan, dan ketidaktegasan Jokowi dalam menegakkan aturan.
Anies menegaskan bahwa kritik akademisi adalah alarm bagi demokrasi dan menunjukkan adanya masalah serius. Ia bertekad untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan jika terpilih sebagai presiden. "Kita harus kembalikan demokrasi pada jalurnya dan hentikan praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai demokrasi," tegasnya.
Petisi ini muncul di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pilpres 2024. Kritik terhadap Jokowi dan pemerintahannya semakin gencar, terutama terkait dengan isu-isu seperti pelemahan KPK, kriminalisasi aktivis, dan oligarki.
