Evaluasi LKPj 2025, DPRD Padang Panjang "Bedah" Kinerja OPD Selama Empat Hari

Evaluasi LKPj 2025 Padang Panjang
Sumber :
  • Kominfo Padang Panjang

Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang bergerak cepat menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran 2025.

img_title APBD Perubahan Solok Selatan 2026 Disepakati Naik 11,44 Persen Jadi Rp 864,53 Miliar

Sebagai bentuk fungsi pengawasan, lembaga legislatif tersebut menggelar rangkaian rapat dengar pendapat (hearing) bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan evaluasi mendalam ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari berturut-turut, terhitung sejak Senin kemarin hingga Kamis 16 April 2026.

img_title Bupati Khairunas Minta OPD dan PPK Perketat Pengawasan Kegiatan Sejak Awal Pelaksanaan

Bertempat di Ruang Sidang DPRD, agenda ini melibatkan Komisi I, II, dan III yang secara bergantian memanggil OPD mitra kerja masing-masing untuk memberikan penjelasan etail.

Salah satu agenda krusial terlihat saat Komisi III memimpin jalannya hearing bersama tiga instansi strategis, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dukcapil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

img_title Khairunas Tegaskan Pengawasan Program Harus Sejak Awal: Tanpa Kontrol Hasil Tak Sesuai Harapan

Forum ini menjadi ajang "bedah kinerja" untuk melihat sejauh mana target tahun lalu telah tercapai.

Ketua Komisi III DPRD, Mahdelmi, menegaskan bahwa hearing ini merupakan ruang evaluasi formal sekaligus sarana koordinasi yang vital.

Ia menyebut, DPRD perlu mendapatkan gambaran utuh mengenai realisasi program di lapangan agar fungsi pengawasan berjalan objektif.

“Tujuan utama kami adalah menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan kegiatan sepanjang 2025. Kami ingin mengetahui kendala apa saja yang muncul, baik dari sisi teknis maupun hambatan anggaran,” ujar Mahdelmi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis 16 April 2026.

Mahdelmi menambahkan, identifikasi masalah yang dilakukan dalam forum ini sangat penting sebagai bahan perbaikan di masa depan.

Melalui inventarisasi persoalan tersebut, DPRD dapat memberikan masukan yang lebih tajam agar kesalahan atau kendala serupa tidak terulang kembali.

Hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk tahun berjalan.

Dengan begitu, efektivitas pelaksanaan program pada 2026 diharapkan dapat meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Mahdelmi, sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif adalah kunci sukses pembangunan di Padang Panjang.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus mampu memberikan dampak konkret terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kota tersebut.

DPRD juga mendorong agar setiap OPD lebih terbuka dalam menyampaikan hambatan internal mereka.

Halaman Selanjutnya
img_title