Targetkan Bansos Tepat Sasaran, Pemko Padang Panjang Mutakhirkan Data Ekonomi 2026
- Diskominfo Padang Panjang
Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan perhatian serius terhadap akurasi data kemiskinan guna menjamin keadilan sosial.
Melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026, Pemko menegaskan bahwa validitas data adalah kunci utama agar seluruh bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Kepala Dinsos PPKBPPPA Kota Padang Panjang, Winarno, menginstruksikan kepada seluruh petugas lapangan untuk memiliki pemahaman teknis yang seragam.
Ia menekankan bahwa integritas petugas adalah pertaruhan besar dalam proses verifikasi dan validasi data warga di lapangan.
“Data yang akurat dan selalu terbarui adalah fondasi agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. Tanpa data yang valid, upaya pengentasan kemiskinan tidak akan memberikan dampak yang signifikan,” ujar Winarno dikutip dari keteranagn tertulis, Kamis 16 April 2026.
Selain soal pemutakhiran angka, Winarno juga mendorong seluruh kelurahan untuk konsisten melaksanakan inovasi pemasangan stiker keluarga miskin.
Labelisasi pada rumah penerima bantuan ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi publik sekaligus instrumen kendali sosial di tengah masyarakat.
Langkah ini dinilai mempermudah proses verifikasi faktual oleh petugas di lapangan. Dengan adanya stiker tersebut, diharapkan muncul kejujuran dari masyarakat terkait status ekonomi mereka, sehingga bantuan tidak jatuh ke tangan warga yang secara ekonomi sudah mampu.
“Melalui pemasangan stiker ini, masyarakat luas dapat ikut mengawasi secara langsung. Hal ini memicu validasi alami dari lingkungan sekitar, sehingga data yang kita kantongi benar-benar mencerminkan kondisi riil,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang sebagai narasumber teknis.
Pihak BPS memberikan pemaparan mendalam mengenai metodologi pengolahan data berbasis desil dalam sistem DTSEN agar standar kemiskinan yang digunakan sesuai dengan regulasi nasional.
Peserta rapat yang terdiri dari para lurah, petugas pemantau tingkat kecamatan, hingga operator SIKS-NG kelurahan diingatkan untuk bekerja ekstra teliti.
Koleksi data tidak boleh hanya sekadar formalitas administratif, melainkan harus mampu memotret dinamika ekonomi warga yang fluktuatif.
Dengan keterlibatan aktif dari pendamping sosial dan koordinator Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pemko Padang Panjang optimistis angka kemiskinan dapat ditekan melalui distribusi bantuan yang presisi.
