Pertahankan Predikat Kabupaten Informatif, Pemkab Solok Selatan Genjot Pemutakhiran Data PPID
- Kominfo Solok Selatan
Padang – Usai sukses meraih predikat sebagai Kabupaten Informatif tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak ingin lengah.
Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemerintah daerah kini semakin mengintensifkan standar pelayanan informasi publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas badan publik.
Langkah penguatan ini menjadi semakin krusial menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026.
Regulasi terbaru ini mengatur secara spesifik tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendagri, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Desa di seluruh Indonesia.
Menanggapi regulasi tersebut, seluruh PPID Pelaksana di Solok Selatan diinstruksikan untuk lebih proaktif dalam mengelola dan menyediakan Dokumen Informasi Publik (DIP).
Ketersediaan dokumen yang valid menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana keterbukaan informasi berjalan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Solok Selatan, Taufik Effendi, menegaskan bahwa penyediaan informasi publik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanat konstitusi.
Sebagai badan publik, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi hak tahu masyarakat secara luas.
"Kita perlu menyusun DIP yang Dimutakhirkan dan DIP yang Dikecualikan secara teliti. Tujuannya jelas, yakni untuk menyediakan pelayanan informasi yang tidak hanya baik, tetapi juga cepat bagi publik," ujar Taufik dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 17 april 2026.
Taufik menambahkan bahwa peran PPID Pelaksana dalam proses penyusunan ini sangat vital. Hal ini dikarenakan mayoritas dokumen informasi strategis dikuasai langsung oleh masing-masing OPD sebagai lumbung data sektoral yang harus siap diakses sewaktu-waktu oleh masyarakat.
Dalam proses ini, Diskominfo selaku PPID Utama berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pengarahan teknis secara berkala.
Hal ini mencakup klasifikasi dokumen agar setiap instansi mampu membedakan mana informasi yang bersifat terbuka untuk umum dan mana yang masuk kategori dikecualikan.
Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Syafrizal, menyebut pembaruan DIP merupakan agenda rutin tahunan.
Langkah kompilasi ini dilakukan agar seluruh data yang tersebar di PPID Pelaksana dapat terorganisir dalam satu sistem yang terintegrasi dan rapi.