PADANG - VIVA

Melihat kondisi sang Balita kata Faisol, ibu korban langsung membawa anaknya ke RSUD Padang Pariaman dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Pariaman. barang bukti diam

Keputusan Gakkumdu ini membuat bingung sejumlah pakar hukum. Beberapa pakar hukum sepakat, ketidakhadiran calon tersangka (in abtentia) tidak membuat proses hukum dihenti

Tersangka dikenakan pasal 80 ayat (1),(2) jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1

Bayu Nanda Pratama dengan brutal melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya. Peristiwa itu terjadi pada Senin pagi 23 Desember 2024 pukul 08.30 WIB di rumah kediaman ya

Lugi berharap kepada Pemerintah Daerah, Aparat terkait dan Wali Nagari serta segenap pihak lainnya untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait penutupan kawasan ters

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus korupsi berupa suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Ang

Ramalan zodiak untuk hari Rabu dimulai dengan energi yang beragam. Ada yang dihujani keberuntungan, ada pula yang dihadapkan dengan berbagai tantangan.

Nama Talitha Curtis hingga kini masih menjadi sorotan publik setelah pengakuan mengejutkan yang ia ungkapkan dalam sebuah tayangan YouTube.

Pakar politik, Rocky Gerung turut angkat bicara terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut pengguna media sosial itu, sosok Dian Sastro dan Raisa Andriana merupakan sosok yang kurang ramah ketika diajak bekerjasama di bidang hospitality.

Keputusan Gakkumdu ini membuat bingung sejumlah pakar hukum. Beberapa pakar hukum sepakat, ketidakhadiran calon tersangka (in abtentia) tidak membuat proses hukum dihenti

Lugi berharap kepada Pemerintah Daerah, Aparat terkait dan Wali Nagari serta segenap pihak lainnya untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait penutupan kawasan ters

Tersangka dikenakan pasal 80 ayat (1),(2) jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1