Kubu Ganjar-Mahfud Minta KPU Lakukan Audit HAM untuk Capres-Cawapres

Padang – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan audit hak asasi manusia (HAM) terhadap calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan maju di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Todung mengatakan, audit HAM perlu dilakukan untuk melihat komitmen capres-cawapres terhadap HAM. Menurutnya, audit ini penting agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang menghormati HAM.

"Pemimpin negara ini ke depan harus menjalani audit HAM. Audit HAM penting dilakukan agar kita bisa menampilkan capres-cawapres yang hormat kepada HAM.

Tidak ada gunanya memilih capres-cawapres, kalau dia tidak punya rasa hormat kepada hak asasi manusia," kata Todung dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023.

Ia menilai, KPU tidak boleh hanya melihat persyaratan capres-cawapres secara normatif kepada undang-undang saja. Menurutnya, HAM merupakan proses yang merujuk pada demokrasi yang substantif.

"Apakah kita mau melakukan audit HAM. Pertanyaan ini tentu bisa kita lemparkan kepada KPU. KPU kalau hanya melihat secara normatif, dia hanya melihat undang-undang saja.

Apa sih syarat presiden, tapi kalau kita lihat demokrasi substantif itu tidak cukup kita harus melihat," kata Todung.